BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalsel saat ini tengah fokus melakukan recovery atau pemulihan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh banjir besar.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, dalam rangka pemulihan pasca bencana, pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan rumah korban yang rusak.
"Tadi ada kunjungan dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terkait hal ini. Fokus memang ke penanganan tempat tinggal yang rusak. Khususnya yang rusak berat," katanya usai menerima bantuan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat di Gedung Idham Chalid, kemarin.
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah provinsi dan daerah yang terdampak banjir sedang mendata rumah-rumah rusak lantaran diterjang banjir. "Ini perlu pendataan cepat oleh pemerintah daerah. Karena data akan divalidasi dan diverifikasi pemerintah pusat," ungkapnya.
Lanjutnya, BNPB selaku penyedia anggaran pemulihan tempat tinggal sendiri tidak meminta syarat berupa surat-menyurat kepemilikan dalam program perbaikan. Yang terpenting, ada keterangan bahwa yang bersangkutan memang pemiliknya. "Serta, ada koordinat lokasi, KK (kartu keluarga) dan NIK (nomor induk kependudukan)," ujarnya.
Alokasi anggaran perbaikan sendiri kata Roy, untuk rumah rusak berat dibiayai Rp50 juta. Sedangkan rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta. "Untuk rumah rusak berat memerlukan waktu perbaikan sekitar satu bulan," katanya.
Lalu bagaimana dengan pemulihan infrastruktur yang rusak? Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel ini menuturkan, Pemprov Kalsel tengah mendata dan melakukan perbaikan secara darurat.
"Termasuk kerugian ekonomi, sosial dan sebagainya saat ini masih pendataan. Tapi, fokus utama adalah perbaikan rumah rusak," tuturnya.
Sementara itu, ihwal biaya untuk pemulihan pasca bencana, Plt Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Ideris mengaku belum bisa menyebutkan berapa anggaran yang diperlukan.
"Karena saat ini semua SKPD masih melakukan pendataan. Berapa yang mereka perlukan, itu nanti yang kami keluarkan," paparnya.
Meski begitu, dia mengakui banjir besar benar-benar tak diduga. Sehingga, tidak ada kesiapan anggaran untuk hal ini. "Pada penyusunan APBD kami tidak menduga ada bencana ini," ujarnya.
Disinggung apakah ada kemungkinan refocusing anggaran lagi seperti tahun lalu. Ideris berharap hal itu tidak terjadi. "Sampai saat ini belum ada keputusan bakal ada refocusing. Kami harap tidak ada. Kalau pun ada, kami siap untuk menindaklanjutinya," bebernya.
Banjir besar yang menerjang 11 kabupaten/kota di Kalsel sendiri benar-benar merusak semuanya. Selain membuat rugi para petani dan pembudidaya ikan, bencana ini juga mengakibatkan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan babak belur.
Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mencatat, ada 27 ruas jalan provinsi yang rusak akibat terdampak banjir. Kerusakan rata-rata lantaran tergerus air.
Selain rusaknya jalan di beberapa titik, di puluhan ruas jalan tersebut juga ditemukan ada sejumlah jembatan dan box culvert yang rusak. Sehingga, Pemprov Kalsel perlu anggaran besar untuk menanganinya.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib mengatakan, untuk memperbaiki semua infrastruktur jalan, jembatan dan box culvert yang rusak akibat banjir diperlukan anggaran hingga Rp985 miliar. "Ini asumsi biaya sementara," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari mana anggaran sebesar itu didapatkan. "Saat ini belum ada anggaran khusus untuk perbaikan. Kami masih menunggu info lanjutan dari pimpinan," ungkapnya. (ris/ran/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin