BANJARBARU - Sempat menerapkan status Tanggap Darurat Banjir. Pemko Banjarbaru rupanya telah menurunkan status tersebut usai banjir dirasa sudah surut. Kini status kebencanaan Kota Idaman adalah transisi.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru, Zaini Syahranie, status tanggap darurat telah dicabut sejak tanggal 28 Januari lalu. Kini status terangnya diperpanjang jadi transisi dari darurat ke pemulihan yang berlaku sampai 28 April nanti.
"Tanggap darurat sudah habis. Kini diperpanjang transisi dari darurat ke pemulihan. Untuk durasinya sampai kurang lebih tiga bulan ke depan, tepatnya 28 April 2021 nanti," katanya.
Status transisi ini tegas Zaini berkonsentrasi pada penanganan pasca banjir. Dalam hal ini adalah fase pemulihan yang akan menanggulangi dari berbagai sektor. Baik infrastruktur maupun ekonomi warga terdampak.
"Ini tetap melibatkan SKPD sesuai bidangnya masing-masing dalam penanganannya. Misalnya untuk infrastruktur ada di PUPR, lalu ada juga DKP3, lalu ada Perkim. Jadi ini tetap terpadu," tegasnya.
Perubahan status ke masa transisi ini juga kata Zaini agar pihaknya bisa menggunakan dana darurat dalan bentuk BTT dalam hal penanganan. Ini pun diklaimnya juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui BNPB.
"Untuk fase pemulihan juga sudah dianggarkan, makanya masa transisi ini adalah dasar hukum untuk penggunaan anggaran darurat," timpalnya.
Terkait penanganan banjir, Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, HR Budiman mengingatkan agar Pemko bisa benar-benar memetakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Budi, faktor banjir terjadi dapat dipetakan selain karena dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Semisal ia mencontohkan terkait penataan lingkungan dan tata ruang di Kota Idaman.
"Saya lihat ada beberapa faktor yang memicu, tentunya selain intensitas hujan. Misalnya adanya alih fungsi lahan di kawasan hulu, lalu di hilir juga masif pembangunan yang membuat resapan air terganggu," katanya.
Melihat faktor-faktor ini, maka menurut Budiman sangat wajar bahwa bila semakin tahun banjir makin besar dan meluas. Khususnya di areal kawasan hulu maupun hilirnya.
"Yang jadi pertanyaan juga, kenapa banjir sampai meluas ke wilayah perkotaan. Ini jelas bahwa tata laksana fungsi drainase tidak berjalan dengan semestinya. Ini harus dibenahi dan diseriusi juga," kata.
Budiman yang juga Aktivis Lingkungan LSM Rindang Banua Indonesia ini mendorong agar ada program berjangka dalam menanggulangi ini ke depan. Baik program jangka pendek dan panjang.
"Kita harus melakukan program jangka panjang dan jangka pendek yang sangat serius. Karena banjir di kota Banjarbaru sudah sangat pasti tiap tahunnya saat intensitas curah hujan tinggi akan semakin parah," pintanya.
Ia pun turut mendorong agar ada payung hukum yang benar-benar bisa berpihak pada kelestarian dan keberlangsungan lingkungan. Hal ini katanya sebagai penyeimbang di tengah masifnya pembangunan kota.
"Benar, harus ada peraturan daerah yang serius dalam hal menjaga dan memayungi kegiatan pembangunan agar sesuai kaidah lingkungan. Dan ini harus diperjuangkan agar masyarakat tak jadi korban ketika kita tidak siap mencegahnya," pungkasnya. (rvn/bin/ema)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin