Dinas Sosial Banjarmasin masygul. Pendataan warga miskin masih direcoki dengan adanya temuan data warga mampu yang mengaku-ngaku miskin atau menumpang miskin.
***
Jumlahnya cukup banyak. Dalam sekali musyawarah pendataan yang dilakukan di kecamatan atau kelurahan, dari usulan 200.000 calon penerima bantuan yang masuk ke dinas tersebut, sepuluh persen di antaranya atau sebanyak 20.000 jiwa diketahui warga mampu. Dalam setahun, Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin menggelar setidaknya dua kali pendataan. Dinsos Banjarmasin gencar memverifikasi, hingga memvalidasi data.
Contoh konkret, dalam hasil pendataan warga kemiskinan ekstrem tiga bulan terakhir. Diketahui ada sebanyak 10.000 jiwa yang dikoreksi. Misalnya pada Oktober 2022, tercatat ada sebanyak 77.002 Kepala Keluarga (KK) atau 209.532 jiwa warga miskin. Koreksi dilakukan terhadap 10.534 jiwa.
Kemudian November 2022. Tercatat ada sebanyak 77.069 KK atau 209.763 jiwa warga miskin. Koreksi membali dilakukan terhadap 10.521 jiwa. Terakhir, Desember 2022 tercatat ada sebanyak 77.243 KK atau 210.400 jiwa warga miskin. Terjadi koreksi terhadap 10.520 jiwa.
“Datanya terus naik. Pandemi Covid-19 turut memengaruhi. Tapi setiap bulan, kami perbaharui datanya,” ujar Kepala Dinsos Banjarmasin, Dolly Syahbana di Balai Kota, kemarin (26/1) siang.
“Setiap bulan pula, kami temukan ada 10.000 jiwa yang memang tidak valid,” tekannya.
Bila sudah seperti itu, Dolly mengaku kasihan terhadap mereka yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan justru tersisih. Alias tidak terdata. “Akhirnya, banyak warga miskin yang tak dapat bantuan. Ini jadi fenomena yang ada di Banjarmasin,” tambahnya.
Diakui Dolly, untuk melakukan pendataan secara langsung, pihaknya masih kesulitan. Khususnya, apabila pendataan hanya mengandalkan petugas Dinsos. “Petugas kami terbatas. Tidak banyak. Ketua RT lebih berperan penting,” ujarnya.
Saat ini, Dolly mengaku sangat ingin mengubah pola pikir masyarakat terkait fenomena mengaku-ngaku miskin atau menumpang miskin tersebut. Ambil contoh, dengan meletakkan stiker dari rumah ke rumah warga miskin, atau betul-betul miskin. Supaya tak ada lagi warga yang berani mengaku-ngaku miskin. Namun, ketika hal itu dilakukan, ada saja warga yang protes. Bahkan, protes juga datang dari warga yang benar-benar miskin itu sendiri.
“Ditempel (stiker, red) tak bisa. Tidak ditempel malah salah. Padahal itu untuk mendata warga miskin,” tekannya. “Malah ada kejadian, saat hendak menempel stiker, justru diacungi parang,” ungkapnya.
Apa yang menjadi pemicu hingga warga justru nekat mengaku-mengaku miskin atau menumpang miskin? Dolly menyebut lantaran adanya bantuan yang disalurkan. “Dengan berstatus miskin, mereka bisa mendapatkan bantuan. Meskipun bantuan yang disalurkan hanya Rp100 hingga Rp200 ribu per kepala keluarga,” sebutnya.
Lantas apa upaya yang dilakukan pihaknya mengatasi hal tersebut? Dolly mengaku pihaknya tengah mendorong penggodokan raperda penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin. Ia meyakini pencegahan warga yang mengaku-ngaku miskin dapat teratasi bila perda tersebut disahkan. Dalam perda akan memuat sanksi bagi warga yang mengaku-ngaku miskin. Bahkan juga memuat sanksi bagi pejabat, baik di tingkat RT maupun kelurahan yang memberikan rekomendasi. “Saat ini, aturan itu sudah masuk tahap finalisasi di DPRD Banjarmasin,” terangnya.
Fenomena mengaku-ngaku miskin atau menumpang miskin ini mendapat tanggapan dari Psikolog Kalsel, Shanty Komalasari M.Psi Psikolog. Wakil III Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) wilayah Kalsel itu bilang fenomena yang terjadi diakibatkan karena mental bersangkutan kurang matang alias lemah. Mereka melihat peluang dan merasa bisa meraih. Namun melupakan hal penting bahwa ada orang yang sebenarnya betul-betul membutuhkan.
“Maka hasilnya, tak sedikit yang melakukan manipulasi. Perilaku manipulasi itu mungkin sudah ada dalam dirinya, dan sudah terbiasa dilakukannya. Hingga menganggapnya sebuah kewajaran,” ucapnya. “Bahkan berani menghalalkan segala cara untuk itu. Jadi menurut saya, ini adalah problem mental,” tekannya.
Menurut Dosen Prodi Psikologi Islam UIN Antasari itu, bicara mental artinya tentang individu. Penanganannya pihak terkait perlu menyentuh ke ranah personal. Caranya, bisa dengan melakukan edukasi sebelum memberikan bantuan. Edukasi yang diberikan bukan hanya berupa pemaparan di atas kertas. Namun, memuat segala persyaratan tentang siapa yang berhak menerima bantuan dan seterusnya.
“Di atas kertas atau tulisan, mungkin sudah semuanya disampaikan secara baik. Tapi, perlu juga tambahkan edukasi langsung. Bahwa bantuan hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan,” sarannya. “Terkadang, persepsi orang dalam memahami bahasa tulisan itu berbeda. Bahkan, bisa membuat semua orang merasa pantas,” tekannya.
Shanty mengakui melakukan edukasi secara langsung itu tak bisa dilakukan oleh Dinsos saja. Ia menyarankan agar bisa menggandeng pihak terkait lainnya.“Baik itu pendidik dan sebagainya. Tak lain untuk memperbaiki mental dan mengedukasi masyarakat,” ujarnya.Harapannya ke depan, generasi yang ada bisa menjadi generasi bermental tangguh dan kuat.
“Juga memiliki mental usaha yang lebih bergejolak. Punya mental juang tinggi. Bukan bermental lemah,” tuntas Ketua Bidang Kompetensi Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Kalsel itu. (**)
Editor : izak-Indra Zakaria