KUALA KURUN – Pemerintah harus memulai dari nol untuk mempersiapkan infrastruktur apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Tengah. Hal itu jadi tantangan berat. Selain biaya besar, struktur tanah Kalteng sebagian besar berupa gambut.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, untuk memutuskan daerah yang akan menjadi ibu kota negara perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Baik itu sosial politik, lingkungan, dan sosiologi masyarakat. Semua ada hitungannya.
”Sekali lagi, ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, gempa di sini tidak, tapi kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi,” kata Jokowi, Rabu (8/5).
Hal itu diungkap Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Jokowi berkunjung untuk meninjau langsung lokasi calon ibu kota yang disiapkan Pemprov Kalteng.
”Jadi, saya ke lapangan biar dapat feeling-nya. Kalau sudah, akan dikalkulasi, dihitung, dan dirumuskan oleh tim ahli yang kami bentuk,” tutur Jokowi.
Infrastruktur di Kalteng memang belum mendukung untuk dijadikan ibu kota negara. Rata-rata jalan nasional di Kalteng sebagian besar cepat rusak. Hal itu juga dipengaruhi struktur tanah yang sebagian besar masih gambut. Biaya pembangunan infrastruktur akan sangat besar. Apalagi kualitas jalan akan ditingkatkan agar usianya lebih lama.
Mengenai pembiayaan, Bappenas mengajukan dua opsi. Pertama, kota berpenduduk sampai 1,5 juta. Perlu lahan 40 ribu hektare untuk membangunnya dengan biaya Rp 466 triliun. Opsi lainnya, kota berpenduduk sampai 870 ribu. Kota itu perlu lahan 30 ribu hektare dengan biaya 232 triliun. APBN hanya difokuskan pada infrastruktur utama dan beberapa kantor.
Kesiapan infrastruktur juga pernah disinggung Jokowi saat berkunjung ke kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5) lalu. Infrastruktur di kawasan itu sangat mendukung, dilalui jalur tol Balikpapan-Samarinda.
Selain itu, berdekatan dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. Namun, Jokowi menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan infrastruktur. Aspek lain juga jadi pertimbangan.
”Semuanya ada plus minusnya. Nggak mungkin semuanya plus. Minus semuanya juga nggak mungkin,” kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, rencana pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah visi besar dengan jangka waktu yang bisa mencapai 50-100 tahun yang akan datang. Semua itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan Indonesia masuk sebagai sebuah negara maju.
”Semua daerah yang disiapkan menjadi ibu kota negara memang ada plus minusnya, sehingga kami mencari yang benar-benar siap,” katanya.
Setelah ke lapangan, lanjut dia, nantinya ada tim yang diam-diam datang untuk merencanakan, mematangkan, dan menyampaikan hasilnya secara detail. Dari situlah akan diputuskan wilayah yang dipilih pemerintah.
”Ini nanti tim akan diam-diam ke sini lagi (Kalteng, Red), baru kemudian secara matang, terencana, dan detail disampaikan untuk diputuskan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Tugu Soekarno di Palangka Raya, Jokowi berbincang mengenai keberadaan tugu yang menjadi lokasi penancapan tiang pertama berdirinya Palangka Raya oleh Soekarno. Saat itu, Presiden pertama RI itu menginginkan Palangka Raya menjadi ibu kota negara.
Jokowi meyakini, dalam mengusulkan, Bung Karno bukan tanpa alasan. Namun dilandasi analisa dan studi lapangan. "Beliau dulu memilih kemungkinan kan juga pasti ada alasan-alasan khusus dan besar. Itu yang juga dilihat. Enggak mungkin sebuah keputusan disampaikan tanpa argumentasi data dan fakta lapangan yang matang," tuturnya.
”Memang tugu ini bersejarah bagi masyarakat Kalteng, karena di sini juga Presiden (Soekarno) berucap Palangka Raya jadi ibu kota negara. Dan sekarang keinginan Soekarno akan terwujud dengan kunjungan Presiden Jokowi,” kata Lewis KDR, tokoh masyarakat Kalteng yang mendampingi kunjungan Jokowi.
Lewis yang juga salah satu tokoh Dayak yang ikut mendampingi Presiden Soekarno menancapkan tiang kayu ulin pertama di tugu tersebut, optimistis Kalteng akan ditunjuk menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. Optimisme itu berdasarkan sejarah berdirinya Palangka Raya dan keinginan Soekarno.
”Saya masih ingat ucapkan beliau (Soekarno, Red), yang bercita-cita ibu kota negara berada di tengah-tengah Indonesia, yakni Kalteng. Dalam hal ini Palangka Raya. Jadi, kalau dilihat dari sejarah itu, saya punya prediksi ibu kota negara akan ke Palangka Raya,” ujarnya.
Dia juga yakin masyarakat lokal tidak akan termarjinalkan dengan serbuan pendatang. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) masyarakat saat ini sudah sangat mumpuni dan tidak akan kalah bersaing.
”Sebagian memang ada yang khawatir mengenai pemindahan ibu kota ini. Tapi saya yakin masyarakat Dayak tidak akan termarjinalkan dengan ini,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng Guntur Talajan mengatakan, cita-cita Soekarno yang menginginkan Palangka Raya menjadi ibu kota negara akan dijadikan salah satu masukan putusan bagi Presiden Joko Widodo.
”Presiden memang tertarik mengenai sejarah berdirinya Palangka Raya. Terlebih mengenai keinginan Seokarno. Bahkan, apa yang diinginkan Soekarno itu dipastikan menjadi masukan dan penilaian,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain secara geografis ada di tengah dan aman bencana, kriteria lain yang perlu diperhatikan adalah tanah milik pemerintah dan BUMN. ”Yang tidak lagi memerlukan biaya pembebasan,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, lokasi ibu kota baru harus dekat dengan kota kelas menengah yang sudah existing. Dengan demikian, tidak diperlukan akses mobilitas yang sepenuhnya dibangun sejak awal.
”Kemudian, tidak jauh dari pantai, karena bagaimana pun Indonesia adalah negara maritim,” imbuhnya.
Selanjutnya, harus diperhatikan dari sisi sosial agar tidak menimbulkan potensi konflik, termasuk dengan komunitas liputan. ”Bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut,” ujarnya. Untuk keamanan, tidak boleh dekat dengan wilayah perbatasan negara.
Batal ke Pulpis
Rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) batal dengan alasan yang sangat mendadak. Jokowi digantikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Siti bersama para dirjen dan sekjen dari KLHK mengunjungi warga yang telah menunggu di perkebunan pohon sengon di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Pulpis. Selain bertemu masyarakat, Siti juga memberikan imbauan dan arahan tentang penanaman pohon sengon yang akan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat sekitar.
”Tadi ada tanya jawab dari masyarakat yang akan kami serap dan kami bawa untuk dikoordinasikan bersama, sehingga bisa membantu warga yang menanam pohon sengon agar ke depan lebih baik," kata Siti Nurbaya.
Dia juga akan meminta dirjen dan sekjennya membantu petani sengon, mulai dari awal pembibitan hingga penanaman. Dengan demikian, lahan yang digunakan bisa ditanami petani sebagai pendapatan sampingan.
”Ada juga nanti dari kami akan memberikan pelatihan, pupuk, dan alat yang diperlukan petani, seperti yang disampaikan, sehingga penanaman pohon sengon dapat berkembang dan jadi usah bagi petani di Pulpis ini," jelasnya.
Mengenai harga pohon sengon yang per kubiknya hanya Rp 800 ribu, Siti Nurbaya akan berkoordinasi dengan perusahaan agar harga pohon segon di Pulpis sama dengan di Pulau Jawa. (arm/sho/der/ign)
Editor : izak-Indra Zakaria