SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran di berbagai sektor. Meski demikian, kondisi keuangan daerah yang sedang diperketat ini ditegaskan tidak boleh menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan infrastruktur maupun program kesejahteraan masyarakat di Bumi Senentang.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan tidak berpangku tangan menghadapi keterbatasan dana tersebut. Ia menuntut adanya kreativitas dan inovasi dari para kepala dinas dan camat agar roda pembangunan tetap berputar dengan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu solusi strategis yang ditawarkan pemerintah daerah adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotim. Umar menilai masih banyak potensi dana CSR yang belum dimaksimalkan oleh perangkat daerah, padahal payung hukum berupa nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Bupati.
Sebagai contoh nyata, Umar mengapresiasi kerja sama yang dijalin Dinas Perikanan dalam memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dari sektor swasta. Langkah tersebut seharusnya menjadi rujukan bagi OPD lain untuk lebih aktif menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak. Dengan skema kolaborasi ini, kekurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi dapat tertutupi melalui bantuan pihak ketiga yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah.
Melalui strategi pemanfaatan dana alternatif ini, Pemerintah Kabupaten Kotim berharap pembangunan di berbagai sektor tetap berjalan optimal dan tidak stagnan. Inovasi dalam tata kelola keuangan ini dipandang sebagai ujian bagi kepemimpinan setiap instansi untuk tetap produktif memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski di tengah situasi anggaran yang terbatas. (*)
Editor : Indra Zakaria