PROKAL.CO- Dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim melaporkan adanya pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun ini, di mana pagu anggaran yang semula dipatok sebesar Rp 696,6 miliar harus berkurang sebanyak Rp 90,9 miliar. Kebijakan ini merupakan imbas dari penataan ulang belanja negara oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung pada alokasi transfer daerah, sehingga memaksa otoritas pendidikan setempat melakukan penyesuaian program secara besar-besaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Yolanda Lonita Fenisia, mengakui bahwa pengurangan dana yang mencapai puluhan miliar rupiah ini mempersempit ruang gerak pelaksanaan program, terutama kegiatan yang bergantung sepenuhnya pada APBD. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan kualitas layanan pendidikan merosot. Strategi utama yang kini ditempuh adalah dengan mengalihkan beban pembiayaan revitalisasi infrastruktur kepada anggaran pemerintah pusat agar program prioritas tetap terjaga.
Saat ini, fokus utama Disdik Kotim adalah mengawal usulan revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras) untuk 89 sekolah, yang terdiri dari 69 SD dan 20 SMP di seluruh wilayah Kotim. Sekolah-sekolah yang diusulkan mencakup satuan pendidikan yang mengalami kerusakan bangunan serius, keterbatasan ruang kelas, hingga fasilitas penunjang yang sudah tidak layak pakai. Usulan tersebut telah disampaikan sejak Desember 2025 dan saat ini sedang berada dalam tahap verifikasi ketat oleh kementerian terkait.
Kekhawatiran muncul apabila usulan tersebut tidak sepenuhnya diakomodasi oleh kementerian. Yolanda mengakui jika verifikasi tidak berjalan mulus, sejumlah sekolah terpaksa harus menunda perbaikan gedung maupun rehabilitasi fasilitas belajar mengajar yang mendesak. Kondisi ini dipandang krusial karena infrastruktur yang layak merupakan fondasi utama untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Keberlanjutan mutu pendidikan di Kotim kini sangat bergantung pada hasil verifikasi data di tingkat pusat. Pihak Disdik berharap pemerintah pusat dapat melihat urgensi kebutuhan sekolah di daerah yang terkena dampak pemangkasan anggaran ini. Dengan keterbatasan fiskal daerah yang ada, dukungan dari anggaran pusat menjadi napas buatan bagi puluhan sekolah di Kotim agar tetap mampu memberikan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa harus terhenti akibat minimnya anggaran daerah. (*)
Editor : Indra Zakaria