TANA PASER – Mediasi islah atau penyatuan dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Paser digelar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Paser.
Kepala Dispopar Paser Yusuf Sumako menginginkan ada penyatuan dua KNPI dan segera melakukan islah pada 12 Januari.
“Apabila kedua KNPI di Paser ini tidak mau bersatu, Pemkab Paser tidak akan mengakui keberadaan keduanya. Kita akan bersikap tegas. Berikut pembinaan kepemudaan akan langsung dilakukan kepada organisasi kepemudaan, tidak melalui KNPI,” kata Yusuf Sumako, belum lama ini.
Sedangkan Kasi Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser Hartono mengatakan, untuk menyatukan dualisme KNPI memang harus ada islah. Apalagi saat ini adalah tahun politik, dia mengingatkan agar KNPI tidak memasukkan organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai politik (parpol).
“Harus diingat bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART organisasi kepemudaan adalah menjalankan kegiatan kepemudaan, bukan kegiatan partai politik tertentu,” katanya.
Ketua DPD KNPI Paser kubu Khairuddin, yakni Abdul Aziz mengakui dualisme adalah kenyataan yang sangat menyakitkan seluruh pemuda. Sebab, banyak program kepemudaan tidak jalan. Begitu pula dengan program kerja KNPI yang sudah ditetapkan. Untuk itulah, ketika dia terpilih sebagai ketua KNPI, dua kubu pemuda harus menyatu dulu. Namun karena kepentingan yang ada di provinsi, akhirnya pemuda di Paser jadi dua lagi.
“Intinya kalau dari KNPI di bawah komando saya, masih tetap sama rohnya dengan pemuda di Paser. Yakni harus satu dan saya membuka seluas-luasnya untuk menyatukan KNPI dan mengakomodasi seluruh organisasi kepemudaan mengingat asas legalitas formal dan undang-undang (UU). Jadi sesuai ketentuan seluruh dokumen legal sudah kami serahkan ke Dispopar serta Kesbangpol sebagai bahan pertimbangan Pemkab Paser menentukan sikap apabila masih buntu,” sebut Aziz.
Lantas Eko Yuniantonosa, ketua DPD KNPI Paser kubu Dayang Donna Faroek, menginginkan penyatuan kedua kubu KNPI perlu keterlibatan organisasi kepemudaan (OKP) sebagai pemegang saham terbesar di tubuh KNPI.
“Semua pihak harus melihat apa yang terjadi sebenarnya, sehingga mengapa terjadi dualisme ini,” pungkas Eko. (/jib/san/k16)
Editor : octa-Octa