BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat lokasi ibu kota negara direspons Gubernur Kaltim Isran Noor. Dalam pernyataannya di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) malam tadi di Jakarta, Isran menegaskan jika Tahura Bukit Soeharto bukan hutan lindung.
“Tetapi hutan produksi. Eks HPH (Hak Pengusahaan Hutan) milik Inhutani,” katanya. Dalam acara yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas, Isran menyatakan, hutan lindung terdapat di sisi selatan Tahura Bukit Soeharto. “Namanya Sungai Wain dan Bukit Bangkirai. Kalau di Tahura Bukit Soeharto enggak (hutan lindung). Tapi hutan produksi,” sebutnya.
Adapun kondisi Tahura Bukit Soeharto saat ini, Isran mengatakan jika telah digunakan masyarakat untuk berkebun atau membuka lahan. Aktivitas itu, menurutnya ilegal. “Ada juga tambang batu bara. Makanya lubang tambang banyak di sana (Tahura Bukit Soeharto). Kira-kira, kalau (Tahura Bukit Soeharto) dijadikan ibu kota, mirip Canberra (Australia). Eks tambang, ada danau,” jelasnya.
Mantan bupati Kutai Timur itu melanjutkan, Tahura Bukit Soeharto adalah kawasan strategis. Di mana akan dibangun waduk oleh salah satu pemilik HPH yang juga pengusaha Hasyim Djojohadikusumo. “Saudaranya Pak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Menjawab kekhawatiran kebakaran hutan dan lahan di Tahura Bukit Soeharto, Isran menyebutkan jika saat ini lokasi tersebut diguyur hujan sehingga tak terjadi kebakaran lahan
Ditemui beberapa jam sebelumnya di Hotel Novotel Balikpapan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen untuk tidak menggunakan lahan yang statusnya hutan lindung. Tahura dan hutan lindung lainnya di Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Tak ada niat presiden untuk mengurangi fungsinya.
“Semua mata akan tertuju ke kita kalau Bukit Soeharto disentuh. Dan kalau bisa kawasan ini direvitalisasi,” sebut Bambang.
***
Tiga gubernur dan dua wakil gubernur se-Kalimantan duduk bersama, kemarin (20/8). Momen langka ini memicu atmosfer luar biasa di tengah rencana pemindahan ibu kota negara pengganti Jakarta. Apalagi hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Di rapat konsultasi regional Pulau Kalimantan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, memang dibahas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara.
Yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya pusat pemerintahan dipindah untuk mengurangi beban Jakarta. Gubernur Kaltim Isran Noor dalam pidatonya sempat menyinggung tanda Kaltimlah yang lebih diunggulkan.
Kala Kaltim diminta lebih dulu dipanggil maju ke podium untuk memaparkan tanggapan kepala daerah soal draf RPJMN 2020-2024.
“Harusnya Kaltim terakhir menyampaikan tanggapan ini. Tapi ini dipanggil pertama. Mungkin tanda (dipilih sebagai ibu kota negara). Jadi maaf Kalteng,” canda Isran disambut tawa dan tepuk tangan peserta rapat. Selebihnya, Isran menunjukkan sisi diplomatisnya.
Dalam penentuan lokasi ibu kota negara, di mana pun ibu kota negara nantinya di Kalimantan tak menjadi masalah bagi Kaltim. Dirinya, sebagai kepala daerah dan pemerintah Benua Etam mendukung sepenuhnya. Karena Kalimantan secara utuh memang tepat jadi ibu kota negara.
“Di mana pun ibu kota nanti (di Kalimantan), kami dukung sepenuhnya,” ucap Isran. Namun saat diwawancarai langsung oleh wartawan terkait dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Isran menghindar. Dia enggan membeber rencana selanjutnya soal lokasi yang bakal diusung sebagai pengganti tahura.
Termasuk peluang Penajam Paser Utara (PPU) yang disebut-sebut juga representatif jadi lokasi ibu kota negara.
“Keputusan ada di tangan pemerintah pusat. Tenang saja, Belanda sudah lari. Saya tak ingin bicara soal (lokasi) ini. Khawatirnya nanti bisa beda,” kata Isran meninggalkan awak media.
Kandidat lainnya, Kalteng cenderung lebih bersemangat. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meski awalnya mendukung Kaltim sebagai ibu kota negara menegaskan posisi daerahnya.
Dia awalnya meminta maaf kepada Isran Noor.
Yang beberapa kali bercanda menunjukkan keunggulan Kaltim. “Kalteng memang tak pernah meminta (jadi ibu kota negara). Tapi Kalteng punya sejarah yang baik tahun 1950. Usaha dan doa sudah ada. Tinggal menunggu takdir Allah,” kata Sugianto yang juga disambut tawa dan tepuk tangan peserta rapat.
Kepada pewarta, Sugianto menyatakan kesiapan daerahnya. Sejumlah kekurangan Kalteng disebut bukan menjadi halangan. Seperti struktur demografi yang homogen, meski di lapisan masyarakat masih terdapat pro dan kontra. Namun dia pastikan akan menjembatani setiap aspirasi terutama yang tinggal di pedalaman.
“Memang ada kekhawatiran. Seperti di Kaltim pun, apakah semua masyarakatnya terutama di pedalaman bahagia ibu kota pindah ke sini (Kaltim),” ungkapnya. Untuk kebakaran lahan gambut pun bukan alasan. Karena Sugianto menyebut, di luar gambut pun yang terbakar sebagian besar adalah lahan tidak produktif.
Artinya, jika pembangunan terus terjadi di Kalteng, maka potensi mengurangi dampak munculnya titik api.
“Buktinya antara 2016 hingga 2018 kebakaran tak separah di 2015. Dan 2019 ini kami kelola dan alhamdulillah dengan bantuan Allah turun hujan seperti sekarang ini,” sebutnya.
Sikap tegas mendukung Kaltim diucapkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Secara historis Kaltara sebelumnya bagian dari Kaltim.
Posisi daerahnya jika memang Kaltim dipilih, akan menjadi beranda belakang ibu kota negara. Pun kedekatan Kaltim dan Kaltara tak hanya soal batas, melainkan pribadinya yang lama mengabdi untuk Kaltim.
“Untuk ibu kota nanti, kami dukung berada di Kaltim. Bagaimana pun Kaltara dulu bagian Kaltim,” ujar Irianto.
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan lebih netral. Sejak awal, daerahnya memang bukan kandidat. Namun dengan adanya pemindahan ibu kota di Kalimantan, dia mendukung demi tercapainya kemajuan pembangunan khususnya infrastruktur yang selama ini tertinggal.
“Di Kaltim atau Kalteng, kami mendukung sepenuhnya,” kata Ria. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan meminta penentuan lokasi ibu kota bisa dilakukan sebelum Oktober. Karena akan memengaruhi pembahasan anggaran yang bakal dilakukan provinsi. Di akhir pidatonya, dia menyinggung Kaltim.
Menyebut Kaltim yang dipimpin Isran Noor masih malu-malu mengutarakan keinginan dipilih jadi lokasi ibu kota negara. “Kaltim walaupun pengin (menjadi ibu kota negara), tapi kelihatannya malu. Kenapa malu-malu? Malu dengan saudara tuanya (Kalsel),” kata Rudy membuat suasana rapat konsultasi kembali riuh.
BELUM FINAL
Pemerintah pusat melalui Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro pun hingga kemarin belum terbuka soal penentuan lokasi ibu kota negara di Kalimantan. Disinggung mengenai kelebihan dan kekurangan para kandidat khususnya Kaltim, dia menegaskan persoalan ibu kota negara bukanlah sebuah kompetisi.
Melainkan kebijakan yang diambil melalui kajian yang pada akhirnya diputuskan presiden. “Bukan memerhatikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini bukan kontes. Tapi political will dari pemerintah pusat bahwa pusat pemerintahan atau ibu kota ada di Kalimantan,” kata Bambang.
Karena bukan kontes, dia tak ingin membicarakan mengenai peluang. Keputusan ini pun disebutnya telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masing-masing kepala daerah di Kalimantan. “Sekali lagi kita ini bukan kontes,” tegasnya.
Bambang meyakinkan, segala detail soal ibu kota negara di Kalimantan akan termuat dalam RPJMN 2020-2024 yang dirampungkan akhir tahun ini. Karena pembangunan ibu kota baru akan dimulai di 2021. Soal pendanaan yang bakal mencapai Rp 466 triliun, dia kembali menegaskan tak akan mengganggu anggaran prioritas di APBN.
Terutama terkait pembangunan sumbar daya manusia dalam hal bonus demografi. Pemerintah pusat akan mendorong peran swasta. Terutama investor untuk keperluan pembangunan kantor dan perumahan. Skemanya bisa investasi langsung, kerja sama BUMN, atau pemerintah melalui badan usaha. Atau berupa pengelolaan aset.
“Banyak cara kita untuk membangun pusat pemerintah tanpa mengganggu APBN,” sebutnya. (riz/rdh/riz2/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria