SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim perlu duduk satu meja untuk menyamakan persepsi tentang kesiapan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pihaknya, mengakui bahwa perbicangan tentang IKN memang beberapa kali dilakukan akan tetapi dalam forum atau pertemuan dengan berbagai pihak yang bersifat umum. Akan tetapi pertemuan antar kedua lembaga tersebut yang khusus membahas IKN belum dilakukan.
Padahal, idealnya sebelum menyampaikan pandangannya baik DPRD maupun Pemprov Kaltim hendaknya menyamakan sekaligus bersama-sama merumuskan program pembangunan tidak hanya pada kawasan IKN saja melainkan daerah penyangga. Sebenarnya dalam rangka optimalisasi dan maksimalisasi pembangunan dalam menyambut IKN diperlukan kerjasama dan sinergitas keduanya.
Ini penting agar terarah dan dewan memahami betul langkah strategis pemerintah dalam pembangunan dalam arti luas, tutur Makmur. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dan daerah, mulai dari lahan, sarana dan prasarana publik serta lainnya dewan banyak yang belum mengetahuinya sehingga perlu pembahasan secara menyeluruh, tambahnya.
Politikus Golkar itu menambahkan pentingnya pembahasan secara global tentang IKN di tingkat internal provinsi merupakan faktor penting terutama membahas antisipasi dan minimalisir berbagai persoalan yang nantinya ditimbulkan seperti kemacetan, kriminalitas hingga kedatangan penduduk secara sporadis. (pro)
Editor : izak-Indra Zakaria