SAMARINDA–Kaltim belum juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), sembilan daerah lain telah terdapat kasus corona atau Covid-19. Bahkan tujuh di antaranya sudah terdapat transmisi lokal. Hanya Samarinda dan Bontang yang belum ditemukan kasus penyebaran lokal.
Penerapan PSBB diklaim sebagai salah satu solusi menekan transmisi lokal dan jumlah pasien terinfeksi corona di suatu daerah. Disebutkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada diskusi daring yang digelar Kaltim Post, (7/5), sebenarnya sejak awal Kaltim sudah ingin menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Hal tersebut dibicarakan pada rapat 16 Maret 2020, sebelum kasus positif Covid-19 pertama di Kaltim terkonfirmasi.
Hadi mengisahkan, pada pagi hari muncul ide untuk melakukan local lockdown. Kemudian, sore harinya Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa keputusan dalam suatu daerah itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
Hadi menyadari, penyebaran virus corona di Kaltim sudah cukup mengkhawatirkan. Khususnya di Balikpapan yang memiliki jumlah pasien positif corona tertinggi dan paling banyak klasternya.
Dilanjutkan Hadi, keputusan PSBB tidak hanya mempertimbangkan permasalahan kesehatan semata. Tetapi juga terkait permasalahan ekonomi. Jika diberlakukan PSBB, yang paling berdampak adalah masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah. Namun, Hadi tak menampik bahwa jalan untuk memutus rantai penyebaran adalah pembatasan interaksi.
Menurut dia, meskipun Kaltim belum memberlakukan PSBB, sektor-sektor ekonomi sudah terpukul. Tetapi, hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim ataupun Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia. "Kami masih menunggu pengajuan PSBB dari kota/kabupaten," ucap Hadi. Namun, Pemprov Kaltim pun akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal itu bersinergi dengan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota.
Dilema PSBB turut dirasakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Karena itu, kebijakan tersebut belum ditempuhnya. Meski di beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkannya. Rizal secara khusus menyoroti bantuan sosial kepada masyarakat imbas pandemi corona. Dia menyatakan, hingga kemarin, berapa jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial dari pusat belum klir.
"Datanya kami tak punya aksesnya juga tak ada," katanya. Salah satunya berapa jumlah penerima program Kartu Prakerja yang hingga kini belum diketahui jumlahnya. Sehingga pemkot berhati-hati jika ingin menerapkan PSBB. Dan tak ingin seperti daerah lain yang ribut persoalan bantuan sosial setelah PSBB diberlakukan.
"Kalau jaringan pengaman sosial belum lancar dan klir, dan masih berkutat pada data, kami akan mengulur pertimbangan (PSBB) ini," tegas Rizal. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono menuturkan, kondisi perekonomian saat ini memang cukup berat. Pandemi corona memukul pelbagai sektor. Paling terdampak ekonomi kelas menengah ke bawah. Maka dari itu, harus dibuat kebijakan untuk menengah ke bawah.
BI juga telah melakukan survei kepada 384 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kaltim. Secara umum semua UMKM terdampak Covid-19. Sebanyak 90, 10 persen UMKM mengalami penurunan pendapatan karena terbatasnya aktivitas jual beli imbas implementasi pembatasan sosial.
Untuk menyiasatinya 47,40 persen pelaku UMKM menurunkan harga. Selain itu, 49,2 persen pelaku UMKM melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawainya. Hal itu merupakan bentuk efisiensi di tengah penurunan penjualan. Apalagi 59,60 persen UMKM yang disurvei mengatakan, mereka kesulitan mendapatkan bahan baku produk mereka.
Akibatnya 86,2 persen UMKM mengaku agak kurang sanggup membayar cicilan di tengah pandemi. Kebijakan peringanan kredit dan keringanan pembayaran rutin seperti air listrik menjadi salah satu program yang diharapkan para pelaku UMKM. Tutuk melanjutkan, dari data Otoritas Jasa Keuangan Kaltim 8 April 2020, dari segi perbankan maupun harga pembiayaan, Kaltim menjadi provinsi yang paling terdampak di Kalimantan. Dari BPD Kaltimtara saja sekitar 46,72 persen debitur terdampak dengan nilai sekitar Rp 1,3 triliun. Sedangkan, 370 debitur dari lembaga pembiayaan (restrukturisasi) juga terdampak.
Sebelum pandemi corona, PDRB Kaltim diperkirakan tumbuh sekitar 3,4 persen. Namun, karena kondisi ini diperkirakan pertumbuhan hanya 1,25–0,85 persen. Namun, jika kondisi semakin memburuk, kondisi ekonomi bisa terkontraksi berat. Minus 0,55 hingga minus 0,95. Jika makin buruk, bisa kondisi sangat berat yaitu minus 1,27 sampai minus 1,67 persen.
Maka dari itu, harus segera ada langkah tepat. Jika Covid-19 bisa dikendalikan, sebenarnya hal ini akan berdampak positif pada ekonomi. Dari perspektif kesehatan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, dr Nathaniel Tandirogang memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mengusulkan pelaksanaan PSBB per wilayah secara ketat.
"Lalu kedua melakukan pemeriksaan secara massal baik melalui rapid test atau PCR, yang memisahkan antara yang sehat dan yang sakit," ucap Nathaniel. Lanjut dia, Kaltim memiliki daya dukung sebanyak 2.802 tenaga medis. Terdiri dari dokter umum dan spesialis. Di antaranya, ada 24 dokter spesialis paru, 74 spesialis penyakit dalam, dan 70 spesialis anak.
Sebaran spesialis paru yang merupakan spesialisasi utama dalam penanganan Covid-19 juga tidak merata. Dari sembilan kabupaten kota yang terdapat kasus positif, Kutai Barat tidak memiliki spesialis paru. Balikpapan menjadi kota dengan jumlah spesialis paru paling banyak di Kaltim yaitu delapan orang. Lalu Samarinda sebanyak 6 orang, Kutai Kartanegara 4 orang, dan Penajam Paser Utara 2 orang. Sedangkan Berau, Bontang, Kutai Timur, dan Paser masing-masing memiliki satu spesialis paru di daerahnya.
Maka dari itu perlu strategi untuk melakukan penanganan tepat. Sehingga jumlah orang yang terinfeksi tidak semakin banyak. Menurut dia, apabila virus corona tidak terkendali, maka yang terjadi adalah sistem kesehatan runtuh dan berisiko terjadi kematian massal. Lanjut dia, ada dua opsi terkait penanganan corona.
Pertama membiarkan adanya herd immunity, namun sayangnya virus terus bermutasi dan opsi ini berisiko. Sedangkan, opsi kedua adalah memperketat social distancing. Nah, opsi social distancing ini yang paling direkomendasikan. Dari kajian pihaknya, Nathaniel mengatakan puncak kasus positif pada pertengahan hingga akhir Mei. Lalu menurun secara perlahan setelah hari ke 183 atau 18 September 2020.
Sedangkan, puncak kasus pasien dalam pengawasan (PDP) ada pada awal Mei ini, dan menurun perlahan pada 5 Juli 2020. Untuk diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah. Hingga kemarin, ada 182 orang di Kaltim yang terkonfirmasi positif. Klaster Gowa menjadi klaster yang paling banyak menyumbang kasus positif di Kaltim. Penambahan 14 kasus positif Rabu (6/5), hampir semuanya berkaitan klaster Gowa. Satu balita 1,8 tahun pun terkonfirmasi positif setelah kontak erat dengan keluarganya yang dari Gowa. (nyc/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria