SAMARINDA–Pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan dapat berjalan Juli ini terpaksa ditunda seiring wabah Covid-19 yang kembali meningkat.
Jika PTM dipaksakan berjalan, tidak menutup kemungkinan muncul klaster sekolah. Namun sebaliknya, jika terus diundur, learning loss menjadi ancaman. Peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus, serta kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan, atau tidak berlangsungnya proses pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, PTM bisa terlaksana ketika situasi Covid-19 mulai melandai. Disdik akan kembali mengusulkan pelaksanaan PTM. Bukan hanya bagi 14 sekolah yang sebelumnya telah berjalan, termasuk 71 sekolah yang sudah direncanakan melaksanakan PTM sebelumnya. "Ya ditunda dulu sementara sampai situasi membaik. PPKM Mikro sebelumnya itu rencananya kan mau ajukan lagi PTM, tapi kalau kondisinya sudah membaik," ucapnya.
Asli tak memungkiri jika PTM tak terlaksana, proses pendidikan tak bisa berjalan maksimal. Sebab, pelaksanaan belajar dalam jaringan (daring) memiliki banyak masalah. Mulai blank spot hingga tak memiliki handphone yang berstandar. "Kalau itu (learning loss) bisa disimpulkan sebenarnya sudah mulai terjadi. Coba disurvei saja, paling tidak 10 orangtua soal perkembangan anaknya selama belajar dari rumah, pasti agak miring tanggapannya," terangnya. Dikhawatirkan, jika terus berlanjut, kemunduran daya tangkap peserta didik bisa terjadi. Untuk itu, diharapkan orangtua lebih peka terhadap anaknya selama masa pandemi. Selagi menunggu keputusan pelaksanaan PTM.
"Makanya lebih dari 90 persen orangtua itu setuju PTM terlaksana, tapi harus lihat kondisinya lagi," imbuhnya.
Terkait persiapan PTM, Asli tak memungkiri syarat vaksinasi sukar untuk tercapai. Terlebih kini muncul kembali vaksinasi yang menyasar peserta didik berusia 12-17 tahun. Di mana untuk vaksinasi tenaga pendidik baru 50 persen berjalan.
"Itu sebenarnya bagus yang vaksinasi siswa dari BIN. Memang sebelumnya belum terpikirkan. Kenapa begitu, karena jumlah murid kan banyak, SMP saja 32 ribuan. Itu belum SD ya. Untuk vaksin guru saja seakan terengah-engah karena terbatas. Meski sektor pendidikan diprioritaskan," terangnya.
Asli berharap program vaksinasi ke murid dapat berjalan langsung di bawah bantuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Paling tidak seperti sebelumnya, dilaksanakan melalui Badan Intelijen Nasional (BIN).
"Jadi sebenarnya kami senang saja soal vaksinasi murid. Sepertinya harus ada campur tangan dari kementerian atau BIN seperti sebelumnya. Karena kalau lihat stok vaksin selama ini tidak tercukupi," pungkasnya. (*/dad/dra/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria