PENAJAM-Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Penajam Paser Utara (PPU) Kasiyono angkat bicara mengenai program bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti solar, yang dinilainya belum berpihak kepada masyarakat, terutama warga perdesaan di pelosok.
“Harus ada kebijakan pemerintah seperti apa supaya bisa menyalurkan BBM bersubsidi sampai ke pelosok-pelosok kalau memang aturan tidak boleh ada eceran,” kata Kasiyono, Selasa (30/4).
Kasiyono beranggapan bahwa pengecer atau pengetap BBM pertalite atau bensin merupakan pahlawan bagi warga pelosok perdesaan yang jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen premium minyak dan solar (AMPS). “Seperti di Sepaku ada perdesaan yang jaraknya 30 kilometer ke atas, seperti Wonosari, Mentawir, dari SPBU itu tidak mungkin orang itu akan bisa mendapatkan langsung BBM bersubsidi tanpa bantuan dari para pengetap,” ujarnya.
“Ini hanya contoh-contoh di tempat kami, dan mungkin juga terjadi di tempat lainnya di seluruh Indonesia itu banyak yang lebih parah dari pada kami,” tambahnya.
Kasiyono yang juga menjabat sebagai kepala Desa Wonosari, Sepaku, PPU, berharap ada usaha mikro yang dapat mengakomodasi kebutuhan BBM bersubsidi di wilayah pelosok. “Suatu contoh adanya kebijakan pertashop dilarang menjual yang subsidi. Karena itu anggapan kami BBM bersubsidi itu bukan untuk orang pelosok, dan untuk orang kota atau orang desa yang dekat kota saja. Pokoknya BBM yang bersubsidi itu belum berpihak kepada masyarakat yang tinggal di pelosok,” tegasnya.
Kasiyono meyakini bahwa persoalan BBM bersubsidi ini dapat dikelola oleh badan usaha milik desa (bumdes). “Pemerintah daerah itu bisa hadir melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan kerja sama dengan bumdes yang secara teknis melakukan usaha di bidang penyaluran BBM bersubsidi ini ke pelosok-pelosok desa,” jelasnya. Tujuannya, kata dia, adalah agar para petani di pelosok pedesaan yang jauh dari SPBU atau APMS dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan mudah.
Persoalan BBM subsidi yang disampaikan Kasiyono ini, Selasa (30/4) juga dibahas melalui Forum Ibu Kota Negara (IKN), dan mendapatkan tanggapan secara dalam jaringan (daring) dari Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN Alimuddin yang beberapa hari ini berada di Amerika Serikat. Ia berjanji mengkaji dan mencarikan solusi untuk mengatasi hal ini. “Masalah begini, tidak cukup diselesaikan dengan makalah, dan tidak semudah yang kita bayangkan, banyak regulasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita, dan regulasi juga menyesuaikan dengan kebutuhannya, di sisi lain pemerintah wajib penuhi kebutuhan warga,” kata Alimuddin.
Mantan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU itu juga berharap bahwa masalah distribusi BBM bersubsidi yang belum merata di wilayah perdesaan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan pusat. Diharapkan dengan adanya masukan dari Apdesi PPU, solusi yang tepat dapat segera ditemukan untuk memastikan akses BBM bersubsidi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sehingga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan. (far)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : Indra Zakaria