Rupa-rupa jalan keluar dari krisis air baku disiapkan. Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari Embung Aji Raden hingga Intake Sungai Mahakam.
DINA ANGELINA, Balikpapan
Kementerian PUPR secara bertahap membangun infrastruktur untuk penyediaan sumber air baku. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebagai perwakilan Kementerian PUPR telah membangun Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 2.500 liter per detik.
Hingga kini, distribusi Bendungan Sepaku Semoi masih 2.000 liter per detik untuk IKN dan Balikpapan 500 liter per detik. Soal kebijakan ini hanya bisa mengikuti keputusan pemerintah pusat. “Tetap 500 liter per detik untuk Balikpapan, saya belum dengar ada perubahan,” kata Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono.
Rencana awal bisa saja Bendungan Sepaku Semoi untuk menyuplai air Balikpapan dan PPU. Namun kenyataannya kala itu masih sebatas rencana dan belum sampai tahap konstruksi. “Saat masuk konstruksi, Bendungan Sepaku Semoi penetapannya untuk IKN,” tuturnya.
Yosiandi menjelaskan, kebutuhan air baku di IKN akan dibantu Bendungan Sepaku Semoi sebesar 2.000 liter per detik dan Intake Sungai Sepaku 3.000 liter per detik. Pihaknya memprediksi dua sumber air baku ini bisa memenuhi kebutuhan IKN hanya sampai 2035. Artinya tetap harus mencari sumber air baku seiring pertumbuhan penduduk di IKN.
Yosiandi menyarankan, Balikpapan mengambil strategi lain yang paling memungkinkan dalam mengatasi krisis air baku. Misalnya menjalankan solusi jangka pendek dengan merampungkan pembebasan lahan Embung Aji Raden.
“Karena sudah lama terbangun tapi belum beroperasi, harus dilanjutkan. Tahun ini selesaikan pembebasan lahan,” ucapnya. Nantinya Embung Aji Raden memproduksi 100 liter per detik. Begitu pula Bendungan Teritip masih bisa menambah kapasitas produksi 100 liter per detik.
Sementara Bendungan Sepaku Semoi sebagai opsi solusi jangka menengah untuk Balikpapan. Yosiandi menilai, jatah 500 liter per detik juga tidak terlalu sedikit. “Seharusnya lumayan besar juga untuk menutupi defisit. Sedangkan solusi jangka panjang baru dari SPAM regional Sungai Mahakam,” ujarnya.
Rencananya dengan membangun Intake Sungai Mahakam. Saat ini belum ada kajian detail. Pihaknya akan melakukan kajian dasar, perhitungan kebutuhan biaya, hingga kelayakan terhadap rencana tersebut. Targetnya kajian Intake Sungai Mahakam bisa selesai akhir 2024.
Kajian dasar proyek SPAM regional Sungai Mahakam melihat kelayakan dari nilai konstruksi, biaya operasional, dan manfaat. Jika layak baru bisa berlanjut ke studi lingkungan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah. “Ini tahapnya masih lama, artinya solusi skala jangka panjang untuk mengatasi krisis air baku,” sebutnya.
Mengingat dalam pengusulan proyek perlu melalui semua tahapan. Termasuk izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sehingga untuk bisa terwujud butuh waktu tidak sebentar. Serta tantangan dalam proses pembangunan konstruksi. Masalah jarak terhalang 120 kilometer bisa memanfaatkan Tol Balikpapan– Samarinda.
Dia berpesan agar Balikpapan bisa mengoptimalkan opsi jangka pendek dan menengah, sambil menunggu SPAM regional Sungai Mahakam. “Kalau hanya menunggu Mahakam masih lama, jadi menurut saya harus melakukan opsi jangka pendek dan menengah dulu,” pungkasnya.
Krisis air baku bak masalah klasik di Kaltim. Bukan hanya Balikpapan, kondisi yang sama juga dialami Samarinda, Bontang, Penajam Paser Utara (PPU), dan daerah lainnya. Tak ada dampak el nino, beberapa kota ini juga sudah kesulitan air. Bagaimana saat el nino membuat masyarakat harus ekstra bijak menggunakan air.
Masalahnya karena banyak daerah di Bumi Etam memanfaatkan sumber air baku dari air permukaan. Wilayah Kaltim memiliki kondisi yang berbeda dengan Pulau Jawa yang dapat mengambil air tanah sudah bisa mengakses air bersih. Maka tentu butuh solusi dan treatment yang berbeda.
Ahli Perencanaan Dana Adisukma mengatakan, mengatasi kekurangan air baku ini membutuhkan komitmen pemerintah, baik daerah maupun pusat. Apabila koordinasi lemah, solusi mengatasi krisis air baku bisa tidak tercantum dalam perencanaan pemerintah. Padahal, seharusnya masalah ini merupakan prioritas bersama.
Terlebih ini kewenangan pemerintah memberikan pelayanan umum dalam hal air bersih kepada masyarakat. “Jadi perlu koordinasi intens agar perencanaan jalan, pemerintah daerah juga harus siap dengan perencanaan yang lengkap,” kata Wakil Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Kaltim.
Dia menambahkan, ibaratnya pusat akan membantu dari sisi keuangan seperti pembangunan infrastruktur. Namun mereka butuh perencanaan detail dari daerah agar bersedia memberi kucuran dana. Kemudian dukungan pembebasan lahan yang sudah beres, kajian sistem penyediaan air minum sudah ada, dan sebagainya.
Menurutnya, jika semua dukungan ini sudah lengkap, pusat seharusnya tidak ada ragu lagi memberi bantuan. “Ini jadi autokritik bagi pemerintah daerah, harus siap dulu perencanaan baru minta ke pusat,” ucapnya. Dana meyakini, pemerintah pusat pasti punya dana dan tidak ada masalah. Apalagi ini masalah krusial.
“Kalau membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) saja mereka bisa, seharusnya bantu Balikpapan menyelesaikan masalah ini juga bisa,” imbuhnya. Kondisinya, IKN sudah memiliki perencanaan dan komitmen dari bawah. Seharusnya Balikpapan sebagai kota yang sudah terbangun lebih dulu sudah ada perencanaan.
“Ini harus menjadi misi bersama dari pemerintah, swasta, kelompok masyarakat untuk terus membahas kekeringan air,” tuturnya. Termasuk gagasan dari masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga perlu berjalan. Menurutnya dukungan dari bawah ini penting agar pemerintah cepat melek dan mengatasi masalah.
Dia menyarankan, masyarakat bisa mengambil aksi antisipasi kekeringan. Misalnya jangka pendek dengan panen air hujan. Setidaknya menutupi kebutuhan pribadi. Gerakan ini bisa mendorong pemerintah. “Bahasa-bahasa masyarakat menyindir pemerintah, seharusnya pemerintah malu saat warga sudah bergerak,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto menuturkan, Balikpapan terus kekurangan air bersih karena hanya mengandalkan waduk tadah hujan. Dia berharap Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) segera mencari cara lain. Termasuk menggunakan teknologi yang tepat.
“Kami tidak berpikir untuk kebutuhan 2025 saja. Ini berpikir panjang sampai 2045 bagaimana memenuhi kebutuhan air masyarakat,” tuturnya. Soal rencana pemerintah daerah mengambil air dari Bendungan Sepaku Semoi, namun terbatas kapasitas 500 liter per detik.
“Itu tidak cukup, mereka saja kekurangan untuk menutupi kebutuhan IKN. Bendungan Sepaku Semoi hanya bisa sampai 2034,” ucapnya. Jadi Balikpapan harus mencari sumber air baku lagi. Sebelumnya PTMB sempat menyinggung agar anggota legislatif mendorong rencana pembangunan SPAM regional Sungai Mahakam.
Terutama membuat SPAM regional menjadi proyek strategis nasional (PSN). Sebab ini dianggap opsi paling potensial, sehingga dua sampai lima tahun ke depan, Balikpapan sudah terpenuhi kebutuhan air. Suwanto menyebutkan, DPRD Balikpapan setuju dan mendukung rencana tersebut.
Meski upaya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menurutnya SPAM regional bisa masuk rencana jangka menengah atau panjang. Tidak mungkin bisa selesai dalam satu atau dua tahun. “Boleh saja mencari opsi itu. Namun tetap mencari cara lain yang bisa eksekusi segera,” tegasnya.
Suwanto menjelaskan, pemenuhan layanan air bersih ini penting. Hal ini berkaitan dengan RPJMD 2021-2026. “Program wali kota, targetnya bisa melayani air bersih 80 persen. Semua demi kepentingan rakyat,” katanya. Target RPJMD memenuhi kebutuhan air bersih dan mengurangi jumlah daftar tunggu sambungan rumah (SR).
Namun, justru daftar tunggu semakin bertambah. Semula dari total 7 ribu kini telah bertambah menjadi 13 ribu SR. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengatakan, cakupan layanan air bersih melalui PDAM PPU baru sekitar 28 persen.
Pihaknya menargetkan cakupan layanan air sudah bisa mencapai 45 persen tahun ini. Meski sekarang belum terlihat masalah air baku, harus dikejar untuk kebutuhan puluhan tahun mendatang. “Kehadiran ibu kota jangan dianggap enteng. Masalah sumber air bersih menjadi kebutuhan utama,” bebernya.
Terlebih hal yang penting ketersediaan air baku di suatu daerah menjadi pertimbangan investor masuk. “Kalau tidak ada air, investor tidak mau. Maka kita mendorong adanya SPAM regional yang memanfaatkan Sungai Mahakam,” imbuhnya. Jadi, kota-kota penyangga IKN bisa menggunakan SPAM regional.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, keberadaan air bersih tidak bisa dianggap sepele. Sebab, berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. “Pertimbangan investor kalau mau datang ke Kaltim akan tanya soal infrastruktur, ketersediaan air, dan ketersediaan listrik,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pemerintah juga bisa mengumpulkan pengusaha untuk melihat kepedulian pengusaha soal krisis air. Apalagi kalau air ini adalah kebutuhan pokok. Menurutnya bisa menggunakan teknologi maju. “Bagaimana memikirkan air bersama. Tinggal pemerintah jujur bagaimana pengelolaan CSR,” tuturnya.
Slamet menambahkan, Kaltim begitu kaya dengan ramai industri migas, batu bara, dan lainnya. Seharusnya bukan hal yang sulit mencari solusi bersama. “Perlu sinergi antara pemerintah dan pengusaha demi kepentingan rakyat. Kami bisa kumpulkan pengusaha, saya yakin banyak, tinggal kemauan dan komitmen,” tandasnya. (dwi/k16/bersambung)
Editor : Indra Zakaria