TENGGARONG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk menghapus status desa tertinggal di wilayahnya. Upaya ini difokuskan pada tiga desa yang hingga kini masih menyandang status tersebut, yang semuanya berlokasi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa di Provinsi Kaltim yang digelar di Hotel Grand Patma, Tenggarong, pada Senin (3/11).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim, M. Syirajuddin, menyoroti adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Ia menekankan perlunya sinergi kebijakan.
“Transformasi pembangunan desa perlu disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029,” tegas Syirajuddin. Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan desa harus dilakukan melalui perencanaan lintas sektor yang menyeluruh, termasuk penguatan aksesibilitas dan layanan dasar masyarakat.
Capaian Indeks Desa: Tiga Desa Jadi Target Akhir
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, memaparkan data indeks desa berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024. Kabar baiknya, dari total 841 desa di Kaltim, sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal.
Namun, masih tersisa tiga desa, atau sekitar 0,36%, yang berstatus desa tertinggal.
Secara rinci, status desa di Kaltim saat ini terdiri dari:
Desa Mandiri: 257 desa (30,56%)
Desa Maju: 347 desa (41,26%)
Desa Berkembang: 234 desa (27,82%)
Desa Tertinggal: 3 desa (0,36%)
Ketiga desa tertinggal tersebut adalah Kampung Deraya, Kampung Gerunggung, dan Kampung Tanjung Soke, yang seluruhnya berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.
Kendala Infrastruktur Dasar dan Lambatnya Penyaluran Dana Desa
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Aswanda, menyoroti lambatnya penyaluran dana desa tahun 2025. Dari total pagu Rp810 miliar, dana yang tersalurkan baru mencapai Rp544 miliar, atau sekitar 67 persen. "Kami minta para kepala DPMPD dan DPMK kabupaten aktif mendorong percepatan penyaluran dana desa,” ujar Aswanda.
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Kampung Deraya, Syachrani, dan Kepala Kampung Gerunggung, Rachman, menyampaikan kendala utama yang mereka hadapi. Mereka mengaku bahwa masalah mendasar yang menghambat kemajuan desa adalah minimnya infrastruktur dasar.
“Masalah utama kami adalah infrastruktur dasar. Jalan rusak, listrik belum ada, bahkan sekolah dasar pun belum berdiri di kampung kami,” ungkap keduanya, menyoroti tantangan besar yang harus segera diselesaikan Pemprov Kaltim. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria