SAMARINDA – Baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025-2029, Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), langsung memimpin rapat perdana organisasi yang menghimpun para gubernur se-nusantara tersebut.
Rapat perdana yang digelar di Aula Kemenko 1 Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (11/11/2025) tersebut menghasilkan enam agenda besar sebagai konsep program kerja APPSI yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2026.
Fokus Klaster Ekonomi hingga Efisiensi Anggaran
Gubernur Harum memaparkan bahwa program kerja APPSI akan dimulai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan sesuai klaster ekonomi. Klaster tersebut mencakup sektor-sektor strategis seperti perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya.
“Kami harap segera ada provinsi yang mengajukan diri sebagai tuan rumah FGD. Apakah Indonesia bagian barat, tengah atau timur. Kita agendakan pada April sampai Mei mendatang,” kata Gubernur Harum. Ia juga meminta minimal dua provinsi mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk memastikan keberlanjutan rencana.
Berikut enam agenda besar APPSI di tahun 2026, yakni pertama FGD Klaster Ekonomi. Sesuai sektor yakni perikanan, pertanian, pariwisata, dan lainnya dijadwalkan April hingga Mei. Kemudian Workshop Pemberdayaan UMKM Untuk meningkatkan ekonomi daerah, dijadwalkan Juni. Orientasi Pemerintahan Era Efisiensi Anggaran akan dibagi dalam tiga region (barat, tengah, timur), dijadwalkan Juli hingga Agustus.
Workshop Strategi Menarik Investasi yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, dijadwalkan September. Rapat Persiapan Rakernas Untuk menentukan tempat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI, dijadwalkan Oktober.uakernas APPSI: Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional, dijadwalkan November.
APPSI Diharap Ambil Posisi Strategis
Selaku Ketua APPSI, Gubernur Harum berharap organisasi ini dapat mengambil posisi strategis dan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Masukan tersebut khususnya terkait bidang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun berbagai kebijakan yang menyangkut arah pembangunan nasional.
"Kedepannya, melalui program kerja APPSI tentu kegiatan maupun kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam roadmap-nya menjadi sangat jelas," harapnya.
Rapat perdana ini berjalan lancar, dipandu oleh Sekjen APPSI periode 2025-2029 dan diikuti dengan sesi diskusi tanya jawab oleh gubernur serta pejabat perwakilan gubernur dari 38 provinsi di Indonesia. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria