Oleh: Noor Alya Oktavia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Di tengah derasnya arus informasi digital, publik sering kali tidak sadar bahwa apa yang mereka konsumsi telah terlebih dahulu difilter oleh algoritma. Media kemudian ikut terseret mengikuti pola ini, membentuk konten yang disesuaikan dengan tren dan preferensi pembaca demi bertahan di pasar digital. Dengan demikian, ruang berita semakin sempit untuk isu-isu substantif, sementara konten reaktif dan emosional justru mendominasi.
Kondisi ini membuat independensi pers berada di titik paling rentan dalam sejarah modern. Dalam ekosistem media yang kompetitif, standar jurnalisme perlahan bergeser. Banyak redaksi kini terjebak dalam tren hyper-viral journalism model pemberitaan yang mengutamakan klik dan impresi.
Akibatnya, konten yang dangkal namun provokatif sering mendapat ruang lebih besar daripada liputan mendalam yang sebenarnya dibutuhkan publik. Fenomena ini tidak sekadar persoalan etika, tapi berpotensi menggeser arah demokrasi ketika informasi publik dipilah berdasarkan algoritma, bukan kepentingan publik.
Realitas industri media saat ini menunjukkan bahwa orientasi komersial sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan publik. Banyak redaksi harus menyesuaikan arah pemberitaan dengan kebutuhan sponsor dan pemilik modal agar dapat bertahan secara finansial.
Dalam situasi seperti ini, isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat sering kali terpinggirkan, sementara konten yang mengutamakan sensasi justru diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana pers mulai bergeser dari perannya sebagai institusi demokrasi menuju entitas bisnis yang terus mengejar keuntungan. Di sisi lain, jurnalis berada dalam posisi sulit. Mereka dituntut untuk cepat, tepat, dan menarik perhatian tetapi tidak selalu mendapat dukungan yang cukup dari perusahaan medianya.
Akses untuk liputan investigasi makin sempit, sementara risiko kriminalisasi masih menghantui. Laporan kritis mengenai korupsi atau kebijakan pemerintah kerap mendapat tekanan, baik secara langsung ataupun melalui pasal-pasal karet yang tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers. Masalah ini semakin rumit dengan munculnya media sosial sebagai sumber informasi utama. Tanpa proses verifikasi, informasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Di sinilah tantangan baru muncul: pers dituntut tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga melawan disinformasi yang setiap hari membanjiri ruang digital.
Pada akhirnya, demokrasi hanya bisa berjalan sehat bila masyarakat mendapat informasi yang benar, lengkap, dan tidak dimanipulasi. Pers harus kembali pada prinsip dasar: keberpihakan pada kebenaran, bukan pada algoritma. Publik membutuhkan media yang berani kritis terhadap kekuasaan, bukan media yang sibuk berlomba menjadi viral.
Dan negara, sesuai amanat konstitusi, harus memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut. Kita sedang berada pada masa ketika kebebasan pers bukan hanya diuji, tetapi dipertaruhkan. Jika pers kehilangan integritasnya, maka sesungguhnya yang hilang adalah arah informasi bagi seluruh masyarakat. (*)
Editor : Indra Zakaria