SAMARINDA – Pasca-pengurangan signifikan pada postur APBD Kaltim 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengakui adanya keterbatasan besar dalam melanjutkan pembiayaan proyek-proyek pembangunan, terutama di sektor infrastruktur. Keterbatasan fiskal ini memaksa Pemprov untuk melakukan penyesuaian anggaran yang ketat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini secara langsung akan memengaruhi kecepatan dan skala pembiayaan proyek infrastruktur.
“Itu yang terbatas. Otomatis kita tidak punya ruang yang leluasa untuk membangun infrastruktur dan harus menyesuaikan draf kapasitas yang bisa kita penuhi,” ujar Sri Wahyuni.
Ia secara terbuka mengakui bahwa penundaan atau bahkan pemangkasan beberapa proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya sangat mungkin terjadi demi menjaga keseimbangan anggaran.
Kondisi ini merupakan imbas dari penurunan drastis rancangan APBD 2026 dari Rp21,35 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun, menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu dan terus melakukan pembahasan lanjutan bersama DPRD. Fokus utama pembahasan adalah menentukan skala prioritas pembangunan mana saja yang harus tetap dijalankan dan mana yang harus disesuaikan di tengah pengetatan anggaran.
Hasil pembahasan ini akan menjadi acuan bagi Pemprov Kaltim untuk memastikan alokasi anggaran tetap tepat sasaran di tengah kondisi keterbatasan fiskal yang ada. (*)
Editor : Indra Zakaria