SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, memberikan kepastian bahwa program bantuan pendidikan Gratispol untuk pelajar dan mahasiswa di Kaltim akan tetap berjalan pada tahun 2026, meskipun daerah menghadapi potensi pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai Rp7 triliun.
Wagub Seno Aji bahkan menegaskan bahwa alokasi anggaran Gratispol tahun depan akan ditingkatkan secara signifikan, jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Target Penerima 2026 ada 130.000 hingga 140.000 mahasiswa. Pagu Anggaran 2026 disiapkan hingga Rp1,4 triliun, mencakup semester 1 hingga semester 8.
Sementara realisasi tahun 2025 Pemprov Kaltim telah menyediakan Rp200 miliar untuk 32.853 mahasiswa. "Intinya Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan akan tetap berjalan," tegas Wagub Seno Aji saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya" di Creative Hub Temindung, Samarinda, Kamis (20/11/2025).
Wagub mengakui bahwa APBD Kaltim tahun depan diprediksi turun tajam sekitar Rp7 triliun, dari Rp21 triliun menjadi hanya tersisa Rp14 triliun. Penurunan ini jelas berdampak pada kapasitas fiskal Kaltim dan menuntut adanya upaya baru untuk meng-cover Gratispol, Jospol, dan program prioritas lainnya.
"Saat pembahasan anggaran, kami sudah diskusikan, ada kisaran anggaran Rp1,4 miliar hingga Rp2 triliun yang kita sisihkan. Kita simpan untuk memastikan bantuan pendidikan Gratispol tahun 2026 tetap bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Seno Aji juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat beasiswa. Ia mengingatkan agar program ini tidak hanya dinikmati oleh anak-anak dari kalangan mampu, melainkan benar-benar membantu anak-anak Kaltim yang membutuhkan.
"Karena itu kita putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis. Dan tidak menyulitkan mahasiswa," tegasnya, sembari menambahkan bahwa upaya ini krusial agar Kaltim tidak "ketinggalan kereta" di era bonus demografi 2030.
Wagub berharap sisa waktu hingga akhir tahun ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pengelola administrasi di perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk segera menyelesaikan proses administratif.
"November hingga Desember kita wajibkan semua selesai. Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara. Kami mohon bantuan perguruan tinggi negeri dan swasta agar menyelesaikan persyaratan administrasi yang diperlukan," pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi yang juga menjadi narasumber, mengapresiasi fokus pimpinan Kaltim pada pendidikan. "Dua pemimpin kita hari ini tidak memandang pendidikan sebagai spending, tapi investasi," kata Darlis, seraya memastikan Komisi IV DPRD akan mengawal program ini demi penyiapan SDM Kaltim yang berdaya saing.
Senada dengan itu, Direktur Pokja 30 Buyung Marajo mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari payung hukum hingga eksekusi pelaksanaan program Gratispol, untuk mengukur dampak positifnya bagi Kaltim. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria