SAMARINDA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat dilaporkan belum sepenuhnya berjalan merata di Kalimantan Timur (Kaltim) atau Benua Etam. Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, meminta pemerintah daerah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengeksekusi program tersebut.
Ia menekankan bahwa kesiapan teknis dan sistem pengawasan yang ketat adalah kunci untuk menghindari masalah yang telah terjadi di sejumlah wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa.
“Banyak temuan masalah MBG itu terjadi di Jawa, khususnya Jawa Barat. Di Kaltim sendiri belum semua wilayah melaksanakan program ini. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman di sana agar hal serupa tidak terulang,” ujar H. Baba.
Politisi asal Balikpapan ini secara spesifik menyoroti aspek teknis penanganan dan penyimpanan makanan, yang dinilai sering luput dari perhatian, padahal berpengaruh langsung terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan bagi peserta didik.
Ia memberikan contoh sederhana mengenai penanganan makanan yang berpotensi menyebabkan keracunan atau penurunan kualitas.
“Contoh sederhana, nasi yang baru matang langsung ditutup rapat bisa menimbulkan uap panas dan mempercepat basi. Hal-hal kecil seperti ini perlu jadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurut H. Baba, tolok ukur keberhasilan MBG tidak hanya terletak pada ketersediaan dapur dan bahan baku, melainkan juga pada disiplin pengelolaan harian serta sistem pengawasan yang berjalan konsisten dari waktu ke waktu. (adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria