BALIKPAPAN – Perolehan pajak daerah tahun anggaran 2018 sedikit mengecewakan. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 491 miliar, rupanya hanya tercapai Rp 476 miliar atau 96,64 persen. Tiga sektor pajak yang tak mencapai target, tak mampu ditutupi oleh sektor lainnya.
Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BP2DRD), Haemusri Umar, tiga sektor yang tidak memenuhi target adalah pajak parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak mineral bukan logam (minerba). "Kalau pajak parkir targetnya Rp 20 miliar, tapi realisasi sampai akhir tahun 99,6 persen, sebenarnya hampir 100 persen," ungkapnya.
Menurut dia, realisasi masih kurang sekira Rp 69 jutaan untuk mencapai target. Hal yang jadi penyebab tidak tercapainya target salah satunya keberadaan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Pasalnya, tiga sumber pajak parkir terbesar adalah Bandara Sepinggan, Kompleks Mall Balikpapan SuperBlock (BSB) dan Plaza Balikpapan.
"Banyak flight yang buka di sana (APT Pranoto). Jika sebelumnya beberapa, misal dari Samarinda orang harus ke Balikpapan dulu untuk menggunakan transportasi udara, maka setelah di Samarinda ada bandara mereka lebih memilih bandara yang dianggap dekat," jelasnya.
Sementara terkait minerba, tidak tercapainya target karena rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa pajak minerba tidak lagi boleh dipungut per Maret 2018. "Maka dari itu realisasinya tidak signifikan. Terkait ini sudah ada keputusan pusat," imbuhnya.
Untuk PBB, lanjut dia, realisasinya ditargetkan mencapai Rp 122 miliar, namun hanya tercapai Rp 90 miliar. Menurutnya, ini dikarenakan ada sejumlah data yang perlu diverifikasi kembali, seperti yang telah dilakukan pemekaran namun tidak dilaporkan.
"Maka perlu turun ke lapangan untuk verifikasi. Kami akan mencoba melalui program updating data. Kemudian dari data-data yang ada kita simpulkan dari verifikasi piutang yang belum terverifikasi dari data yang ada," pungkasnya. (rsh2/k18)
Editor : wahyu-Wahyu KP