Oleh: Fani Ratu Rahmani
(Penggiat Media Sosial Balikpapan)
PERSOALAN elpiji seolah tidak kunjung usai. Mulai dari kelangkaan elpiji melon yang digunakan mayoritas masyarakat, hingga dorongan konversi menuju elpiji nonsubsidi. Hal ini semakin rumit karena elpiji merupakan kebutuhan, tapi terus mengalami kelangkaan. Jikapun ada, maka harga melambung tinggi. Juga kebanyakan masyarakat hanya mampu menjangkau harga tabung melon daripada “Si Pinky”.
Namun, belum lama ini beredar banyak informasi mengenai kemudahan distribusi elpiji melon di kelurahan Balikpapan. Misalnya, di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, yang memberikan mekanisme distribusi tabung melon pada masyarakat dengan harga terjangkau, hanya menyerahkan bukti kartu tanda penduduk (KTP).
Tentu hal itu patut diapresiasi sebagai upaya dari kelurahan untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan gas tersebut. Tapi, juga jangan terbuai dengan solusi sementara ini, tanpa memikirkan akar persoalan yang terjadi.
Kesalahan memandang akar persoalan tentu menjadikan masalah bukan tuntas, tapi hanya selesai dalam sekilas. Selama ini persoalan ekonomi di negeri ini tidak lepas dari menyoal kelangkaan. Antara pasokan yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Sebenarnya, ini sama persis dengan bagaimana ideologi kapitalisme, yang memandang penyebab utama masalah ekonomi terletak pada kelangkaan. Kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis adalah kelangkaan (scarcity). Terciptanya kelangkaan oleh karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya (langkanya) barang-barang ekonomi. Oleh sebab itu, solusi yang dihadirkan dengan jalan menambah jumlah produksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat diperkecil. Manusia juga diberi kebebasan untuk memiliki barang tersebut.
Kapitalisme tidak memandang adanya upaya keras untuk menjamin mekanisme distribusi ke masyarakat tercapai. Atau berupaya memastikan kebutuhan setiap masyarakat terpenuhi. Dalam hal ini ideologi buah pikir Adam Smith ini tidak mengurusi, menjadi urusan individu masing-masing dalam memenuhi. Sebagaimana disebutkan di atas, itu bagian dari hak privat individu.
Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan private (pribadi). Oleh sebab itu, permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta pusaka peninggalan leluhurnya masing-masing. Milton H Spencer (1977) menulis dalam bukunya Contemporary Economics, kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.
Tidak hanya itu, konsep kepemilikan dalam kacamata kapitalisme pun meniscayakan terjadinya kesenjangan di tengah masyarakat. Definisi kepemilikan yang disematkan paling utama pada individu. Sehingga, semua komoditas dapat dimiliki individu, termasuk migas. Dengan mekanisme pasar yang ada, negara tidak bisa ikut campur, hanya berperan sebagai wasit. Walhasil, rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan migas ini.
Berbeda asas, berbeda sudut pandang, tentu berbeda pula dalam menyelesaikan problematika. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Islam sebagai solusi sempurna untuk masalah manusia, tentu memiliki langkah komprehensif terkait permasalahan elpiji.
Islam memandang bahwa permasalahan utama ekonomi adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Jika kapitalisme berpendapat kebutuhan manusia tidak terbatas, justru Islam memandang bahwa kebutuhan manusia itu terbatas, terbatas dengan syariat Islam. Alat pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, dalam pandangan Islam. Dari sudut pandang sederhana ini saja, Islam mampu memberikan gambaran bahwa kelangkaan itu bukan persoalan pokok dalam ekonomi.
Sehingga, fokus sistem ekonomi Islam adalah menjamin pengaturan distribusi harta kekayaan, sehingga semua individu terpenuhi kebutuhan pokoknya dan kekayaan tersebut beredar tidak hanya di kalangan orang-orang tertentu saja. Allah berfirman, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian”. (TQS al-Hasyr [59]: 7)
Rasulullah SAW bersabda, “Penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan maka jaminan Allah telah lepas dari mereka.” (HR Ahmad, al-Hakim dan Abu Ya’la).
Ayat dan hadis di atas memberikan pemahaman bahwa yang dipermasalahkan oleh Islam adalah bagaimana kebutuhan pokok setiap individu rakyat terpenuhi. Oleh sebab itu, pemecahannya terletak pada mekanisme distribusi kekayaan di tengah-tengah umat, baik melalui mekanisme ekonomi maupun nonekonomi.
Inilah yang menjadi titik fokus pula dalam hal elpiji. Elpiji harus dipandang sebagai kebutuhan masyarakat dan negara wajib untuk memastikan terpenuhi. Elpiji harus dikelola semata-mata untuk masyarakat, sebab ini merupakan harta milik umum. Masyarakat bukan sekadar mendapatkan, bahkan seharusnya gratis jika dengan politik ekonomi Islam.
Dalam Islam, negara hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan manusia. Ini yang disebut negara sebagai raa’in. “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari Muslim)
Makna raa‘in (pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Imam Suyuti mengatakan lafaz raa‘in adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut dia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin.” Artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya.
Walhasil, keberadaan negara sebagai raa’in hanya akan hadir jika diterapkan Islam secara kaffah. Kapitalisme tidak akan memunculkan pemimpin atau kepemimpinan sebagai pengurus rakyat, tapi sekadar memuaskan syahwat kepentingan para pemilik modal dalam menuai laba sebesar-besarnya. Seharusnya kita sebagai muslim satu suara memandang masalah dengan sudut pandang Islam, mengambil solusi islam, dan meninggalkan kapitalisme sebagai akar dari segala persoalan. Wallahu'alam. (vie/k1)
Editor : wahyu-Wahyu KP