JAKARTA. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan saudara mudanya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadi ibukota negara. Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie sendiri yang menegaskan ihwal dukungan tersebut.
“Saya sebagai Gubernur Kalimantan Utara akan mendukung sepenuhnya Kaltim menjadi ibukota negara. Mari kita kompak se-Kalimantan. Karena inilah momentum besar bagi kita,” ujar Irianto Lambrie saat didaulat memberi sambutan pada acara halalbihalal Idulfitri 1440 H Kerukunan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (KMKT) di Gedung Caraka Loka Kementerian Luar Negeri, di Jalan Sisingamangaraja 73, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Minggu (16/6).
Sinyal pusat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibukota negara ke Kaltim, tepatnya di kawasan Kecamatan Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut Irianto harus ditangkap sebagai sebuah peluang besar yang harus diraih dan diperjuangkan. Wacana lokasi pemindahan pusat pemerintahan negara juga diusulkan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Pasalnya, akan ada banyak keuntungan yang bisa dinikmati rakyat Kaltim dan juga Kaltara, jika rencana ini sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Pemindahan ibukota negara lanjut Irianto, bukan hanya akan menggerakkan roda ekonomi dan politik, tetapi juga akan membuat Kaltim menjadi provinsi dengan posisi yang sangat strategis. Uang akan beredar di Kaltim bukan hanya ratusan triliun, tetapi bisa jadi mencapai ribuan triliun.
“Oleh karena itu, ibukota negara harus bisa dipindahkan ke Kaltim dan ini harus diperjuangkan, dalam komando Pak Isran tentunya,” ujar mantan Sekprov Kaltim itu. Kekompakan antara Kaltim dan Kaltara untuk membangun sinergi perjuangan ini harus dilakukan secara serius. Dalam posisi bahwa setiap provinsi bersaing untuk maju, hal itu sudah menjadi keharusan. Tetapi nasib yang sama, karena minimnya perhatian pusat selama ini untuk Kaltim yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara harus menjadi alasan kuat untuk Kaltim dan Kaltara berkolaborasi dalam perjuangan ini.
Lambannya gerak pembangunan Kaltim di masa lalu, menurut Irianto Lambrie, salah satunya disebabkan oleh lemahnya networking yang memiliki peran 30 persen berpengaruh terhadap sukses tidaknya pembangunan dalam versi Bank Dunia, selain minimnya inovasi dan kreatifitas (40 persen), serta kurangnya penguasaan dan penciptaan teknologi (20 persen). Sementara sumber daya alam hanya memiliki pengaruh 10 persen. “Saya tidak ingin mengajak kita beretorika, tapi mari bertindak nyata. Kaltim menjadi ibukota negara harus diperjuangkan,” tegas Irianto Lambrie. (sul/adv/rin)
Editor : rusli-Admin Sapos