JAKARTA - Kondisi kesehatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pasca penikaman oleh terduga teroris di Banten membaik. Operasi yang dilaksanakan tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, berjalan lancar.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai kembali menyempatkan diri menjenguknya, Jumat (11/10) siang. Saat bertemu, Jokowi menyebut Wiranto sudah bisa berbicara. Dalam pembicaraannya dengan Presiden, mantan Pangab itu bahkan sempat berseloroh ingin ikut rapat.
"Tadi bisa berkomunikasi, sudah berbicara dengan saya tadi, 'Pak saya ingin segera pulang ikut ratas lagi'," ujar Jokowi menirukan suara Wiranto. Mantan Walikota Solo itu optimistis, mantan Ketua Umum Hanura itu bisa segera pulih.
Kondisi Wiranto ini juga dibenarkan oleh sejumlah tokoh dan pejabat yang datang menjenguk, kemarin. Diantaranya, Politikus Partai Berkarya Tedjo Edhy Purdjiatno, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ditemui usai menjenguk Wiranto, Tedjo menuturkan, bahwa kondisi Wiranto sudah berangsur membaik. Keduanya bahkan sempat berbincang. Kendati begitu, Wiranto masih butuh waktu untuk pemulihan. "Saya tanya dokter, kondisinya normal," ujar Mantan Menko Polhukam tersebut.
Tedjo pun sempat mendapat penjelasan soal luka Wiranto. Dari paparan dokter, ada dua bekas luka di perut mantan Panglima TNI periode 1998-1999 itu.
"Ini dari dokter ya. Dan sudah dikeluarkan pendarahan di dalamnya. Tinggal menunggu pulih kembali," ungkap Tedjo.
Dari info internal yang diperoleh Jawa Pos, pendarahan yang dialami Wiranto memang cukup parah. Ia mengalami pendarahan dalam sebanyak 3,5 liter, padahal tubuh normal memerlukan 5 liter darah.
Senada, Prabowo pun mengemukakan hal yang sama soal kondisi terkini sang Menko Polhukam. "Alhamdulillah kondisi stabil.
Mudah-mudahan cepet membaik, kita doakan semuanya," tuturnya usai menjenguk Wiranto Jumat malam.
Meski tak bisa ngobrol langsung dengan Wiranto, ia sempat bertemu dengan istri Wiranto Rugaiya Usman Wiranto dan sembilan dokter senior di ruang ICU tempat Wiranto dirawat. Dari penjelasan tim dokter, diketahui jika penusukan menyebabkan usus Wiranto luka. Sehingga, terpaksa harus dipotong dan disambung kembali melalui tindakan operasi. Bahkan ngerinya, info dari sumber Jawa Pos yang tak ingin disebutkan namanya, pemotongan dilakukan sepanjang 30 cm.
"Iya (ususnya luka, red). Itu penjelasan yang saya terima dari para dokter," jelas Prabowo.
Melihat kondisi ini, Prabowo menampik adanya isu rekayasa dalam insiden penusukan tersebut. "Saya tidak melihat itu," tegasnya.
Ia pun turut mengutuk keras aksi radikalisme yang terjadi. Menurutnya, perbedaan pendapat sah-sah saja. Kalaupun harus sampai pukul-pukul meja di dalam ruangan juga tak masalah. Tapi, tidak boleh ada penyelesaian dengan kekerasan. Hal itu harus dicegah dan tak boleh ada di Indonesia.
"Saya kira kita harus bersatu, para pemimpin, semua sektor semua bidang. Terutama pemimpin agama harus berani mendidik untuk menghindari tindakan seperti ini," ujarnya.
Isu settingan pada insiden penusukan ini juga sangat disayangkan Anggota Wantimpres Sidarto. Menurutnya, opini tersebut sangat kejam. "Tidak benar. Melihat kondisi (Wiranto, red) tadi, syukur tepat waktunya jadi tertolong," katanya.
Beruntungnya, semua proses penanganan berjalan lancar. Wiranto sudah membaik dan bisa berbicara meski pelan. Sehingga diharapkan, dalam seminggu ke depan sudah pulih dan pulang.
Isu hoax soal agenda settingan dalam penusukan Wiranto ini memang ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Banyak spekulasi yang beredar. Mulai dari pengalihan isu perppu KPK hingga isu jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019 mendatang.
Nah, dari sekian banyak orang yang ikut nyinyir, ada akun istri dari dua anggota TNI Angkatan Darat yang terdeteksi. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, di RSPAD Jumat malam.
Dia mengungkapkan, bahwa pihaknya menemukan dua istri anggota TNI AD yang ternyata menjadi penyebar unggahan hoax soal insiden penusukan Wiranto di media sosial. Unggahan tersebut dinilai melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mirisnya, keduanya menjadi penyebar pertama.
Lebih lanjut dia memaparkan, salah satu pengunggah berinisial IPDN, merupakan istri komandan Distrik Militer Kendari Kolonel HS dan satu lagi, LZ, yang merupakan istri dari Sersan Dua Z, seorang prajurit yang bertugas di Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung.
"Kepada dua individu ini yang telah melakukan postingan, maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum. Karena memang status 2 individu ini masuk dalam ranah peradilan umum," papar Andika. Pihaknya pun sudah menyiapkan tim hukum untuk mengawal jalannya proses peradilan nantinya.
Sementara, kedua suaminya harus rela dicopot dari jabatannya saat ini. Bukan itu saja, Andika juga menegaskan, bahwa dua anggotanya tersebut akan menjalani hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan selama 14 hari.
"Sehingga konsekuensinya, kepada Kolonel HS tadi sudah saya tandatangani surat perintah melepas dari jabatannya. Begitu juga dengan Sersan Z," jelasnya.
Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, penyerangan fisik terhadap pejabat negara dan warga negara merupakan bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan "Yang harus dicegah dan ditindak secara hukum," terang dia.
Menurut dia, apapun alasan dan siapapun pelakunya tidak boleh ditoleransi adanya kekerasan yang menyakiti dan mengancam keselamatan jiwa sesama. Haedar menuturkan, Negara Indonesia yang penduduknya beragama, ber-Pancasila, dan berkebudayaan luhur serta menjunjung tinggi hukum tidak boleh ada ruang bagi segala bentuk kekerasan. "Apakah kekerasan antar sesama warga negara, dari warga negara terhadap pejabat negara, dari pejabat negara terhadap warga negara, maupun oleh negara terhadap warga negara," papar dia.
Dia menegaskan bahwa hukum harus benar-benar ditegakkan secara adil, tegas, dan objektif kepada siapa pun yang melakukan tindakan kekerasan dan melanggar ketertiban umum tanpa pandang bulu. "Hukum jangan disalahgunakan dan dipolitisasi agar tetap tegak dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” jelas Haedar.
Pria kelahiran Bandung itu pun berpesan agar secara kultural di tubuh bangsa ini juga harus terus dipupuk sikap saling menghormati, mengasihi, toleransi, dan hidup damai dalam kebersamaan.
"Kalau ada masalah biaa diselesaikan secara seksama dalam sistem yang berlaku dan semangat damai. Jauhi suasana kebencian, permusuhan, dan saling merugikan satu sama lain," ungkapnya.
Menurut Haedar, media sosial harus digunakan untuk kebaikan bagi kehidupan bersama dan jangan disalahgunakan sebagai sarana menyebarkan keburukan, permusuhan, kebencian, dan kemudharatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dalam membangun kehidupan yang berkeadaban mulia. (Far/mia/lum)
Editor : izak-Indra Zakaria