TANA PASER - Tunjangan transportasi rencananya bakal diberikan ke pejabat Pemkab Paser yang selama ini mendapatkan kendaraan jabatan. Kebijakan ini akan diterapkan setelah tidak ada sistem sewa yang selama ini masih berjalan.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Paser Muksin saat bertemu usai penyerahan KUA-PPAS kepada awak media.
"Kita harap tidak ada lagi kendaraan dinas yang di bawa pulang pejabat ke rumah, termasuk para eselon II dan III," kata Muksin.
Namun tetap ada kendaran dinas yang standby dikantor untuk operasional, yaitu hanya digunakan untuk keperluan dinas dan tidak boleh dibawa pulang.
Kebijakan ini bertujuan pemeliharaan kendaraan bisa lebih baik ketimbang dipakai untuk keperluan pribadi, perlahan pada 2021 secara bertahap akan diterapkan, sembari menyelesaikan kontrak sistem sewa.
Seperti diketahui, Pemkab Paser pada Maret 2018 lalu membuat kebijakan baru, yaitu dengan sistem menyewa kendaraan. Ada 64 mobil baru untuk tiga tahun kedepan yang diperuntukkan bagi para pejabat eselon III dan II yang tidak memiliki mobil dinas, atau mobil dinasnya dalam kondisi rusak. Puluhan mobil tersebut didistribusikan PT Serasi Autoraya (Sera) melalui unit cabangnya PT Trac Balikpapan.
Total anggaran yang dipakai saat itu Rp 5,4 miliar. Opsi ini diambil dengan alasan menghemat pengeluaran pengadaan kendaraan termasuk, di dalamnya biaya perawatan kendaraan yang mencapai belasan miliar rupiah selama ini.
Dari 64 kendaraan yang disewa ialah jenis Toyota Avanza Veloz, Toyota Innova, Honda HRV, dan Toyota Fortuner. Seiring berjalan, ada beberapa tambahan unit seperti All New Rush. (Adv/jib)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan