Pemilihan kepala daerah yang digelar hari ini menyajikan sejumlah catatan. Seperti pertarungan sesama istri mantan bupati di Berau, duel mantan petahana yang bercerai, hingga calon tunggal melawan kolom kosong.
BALIKPAPAN–Perebutan takhta kepala daerah yang resmi bergulir sejak penetapan kontestan akhir September lalu, akan mencapai klimaksnya, hari ini (9/12). Sebanyak 20 pasangan calon (paslon) kepala daerah, akan berebut 2.350.083 pemilih yang tersebar di sembilan daerah di Kaltim. Persaingan kini mengerucut ke masing-masing kantong suara di tiap daerah.
Seperti di Kabupaten Paser, dari total 187.877 daftar pemilih tetap (DPT), kantong suara terbesar ada di Tanah Grogot dengan jumlah 49.003 DPT. Sementara di Balikpapan dengan 443.243 DPT, basis pemilih terbesar ada di Balikpapan Utara (107.194 DPT). Suara pemilih itu akan diperebutkan oleh calon tunggal melawan kolom kosong. Sementara di Samarinda dan Kutai Kartanegara, kantong suara terbanyak masing-masing terdapat di Samarinda Ulu (94.975 DPT) dan Tenggarong (71.640).
Apabila paslon berhasil unggul telak di kantong suara terbanyak itu, kemungkinan besar memenangkan Pilkada Serentak 2020. Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Budiman mengungkapkan, berkaca pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, bagi paslon yang berhasil mengantongi suara terbanyak di Samarinda, Kukar, dan Balikpapan maka potensi kemenangannya cukup tinggi.
“Karena hampir 70 persen, jumlah pemilih di tiga kabupaten/kota tersebut,” katanya kemarin (8/12). Lanjut dia, perolehan suara terbanyak sangat berkaitan dengan karakteristik pemilih. Seperti paslon yang maju lewat jalur independen. Yakni, Zairin Zain-Sarwono di Pilkada Samarinda dan Tony Budi Hartono-Aji Sayid Fathur Rahman di Paser. Meski maju tanpa dukungan parpol pemilik kursi di parlemen, Budiman menilai, kans paslon tersebut untuk memenangkan pilkada terbilang besar.
Salah satu pemicunya, sambung dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unmul, bisa diakibatkan oleh kasus korupsi yang dilakukan oleh kader parpol pengusung paslon lainnya. Semisal kasus suap ekspor benur (benih lobster) yang menjerat Edhy Prabowo, mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merupakan kader Gerindra. Kemudian, kasus korupsi program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan Juliari Peter Batubara, mantan menteri sosial (mensos) yang tercatat sebagai kader PDIP.
Menurut dia, peristiwa tersebut bisa berdampak negatif terhadap kader yang sedang berjuang mengumpulkan suara di daerah. “Kalau itu yang terjadi, otomatis potensi menang paslon independen di Samarinda dan Paser, sangat-sangat tinggi,” kata Budiman. Berdasarkan hasil penelitian mahasiswanya, Budiman menyatakan, masyarakat Samarinda condong memilih paslon yang agamais.
Terkait kantong suara terbanyak di Kecamatan Samarinda Ulu, dia menilai memiliki karakteristik masyarakat di daerah tersebut menengah ke atas. Dengan kecenderungan masyarakat yang berpikir rasional dan menganalisis kelebihan dan kekurangan paslon. Salah satunya, kecenderungan menghindari memilih paslon yang berafiliasi dengan kelompok tertentu dengan catatan atau bercitra negatif di masyarakat.
Hal tersebut dianggap menguntungkan paslon dari jalur independen. “Tapi kemudian yang paling menentukan adalah siapa yang memiliki fulus paling banyak,” katanya. Bergeser ke Pilkada Bontang dan Mahulu. Menurut dia, pilkada di daerah tersebut menarik karena melibatkan sesama petahana. Di mana calon kepala daerah yang bertarung dulunya berpasangan. Yakni, Neni Moernaeni dan Basri Rase di Pilwali Bontang serta Bonifasius Belawan Geh dan Y Juan Jenau di Pilkada Mahulu.
Budiman membedah masing-masing paslon petahana itu. Pada Pilwali Bontang 2015, Neni Moerniani menjadi pemenang karena didukung Basri Rase sebagai pendampingnya. Istri Andi Sofyan Hasdam itu memiliki karakteristik pemilih menengah ke atas. Sementara itu, Basri Rase dinilai memiliki pemilih yang mengakar di kalangan menengah ke bawah. Sehingga bertolak belakang dengan Neni Moerniaeni. Walau begitu, jika disandingkan peluang kemenangannya begitu tinggi. Namun, ketika keduanya berpisah, dan Basri Rase menjadi calon wali kota menggantikan Adi Darma yang meninggal dunia, maka diyakini perolehan suara Basri Rase akan semakin meningkat.
Karena sebelumnya, pada penetapan paslon, Basri Rase adalah calon wakil wali kota, mendampingi Adi Darma sebagai calon wali kota. Dan posisi wakil wali kota digantikan Najirah, istri almarhum Adi Darma. “Bisa dikatakan agak berimbang perolehan suaranya nanti. Antara Neni dan Basri. Sekarang tergantung strateginya. Kenapa Neni dan Basri berpisah? Dan bagaimana program dari Neni maupun Basri? Dalam konteks ini, siapa yang bisa mengambil hati rakyat, berdasarkan program dan rajin turun ke masyarakat maka itulah yang bisa jadi pemenangnya. Jadi agak ketat sebenarnya,” jabar Budiman.
Faktor lainnya, hasil kepemimpinan paslon petahana selama ini. Jika di Mahulu dan Bontang calon kepala daerahnya identik dengan kegagalan, otomatis itu bisa dijual oleh paslon yang merupakan wakil wali kota petahana. Karena selama kepemimpinan tidak diberikan peran secara signifikan dalam pemerintahan. “Berbeda jika calon wali kota petahana punya prestasi yang banyak. Dan programnya menyentuh dengan rakyat, otomatis peluang calon wali kota petahana masih tetap tinggi. Dan pendampingnya juga sangat menentukan,” sambungnya.
Sementara di Berau, petahana Muharram-Agus Tamtomo juga berpisah dan maju dengan menggandeng pasangan berbeda. Muharram menggandeng Gamalis. Sementara Agus Tantomo menjadi calon wakil bupati dari Seri Marawiyah, istri mantan Bupati Berau, Makmur HAPK. Namun, Muharram yang wafat beberapa waktu lalu, lalu digantikan oleh istrinya, Sri Juniarsih sebagai calon bupati.
Budiamin menilai, Pilbup Berau menjadi pertarungan istri mantan bupati. Sehingga yang menentukan adalah figur Makmur HAPK dan almarhum Muharram saat menjabat bupati. Kelebihan Seri Marawiyah di mata Budiman adalah menggandeng wakil bupati petahana Agus Tantomo. Sehingga jika kepemimpinannya positif, dapat menjadi jualan untuk lumbung suara mereka. Apalagi latar belakangnya adalah pengusaha, sehingga memiliki modal yang sangat besar.
“Kemudian kita bandingkan apa yang dilakukan Pak Makmur selama dua periode dan almarhum Pak Muharram selama satu periode. Fondasi yang ditanam di Berau oleh Pak Makmur, saya meyakini tidak ada yang bisa menafikkan. Saya yakin, masyarakat Berau masih mengingat itu. Dibuktikan dengan tingginya suara beliau, sehingga bisa meraih ketua DPRD Kaltim,” kata dia.
Sementara di Kutim, paslon Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang disebut Budiman memiliki peluang cukup besar dengan jargon “Menata Kembali”. Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap bupati Kutim nonaktif Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim nonaktif Encek Unguria Furgasih, Pemerintahan Kutim mengalami keterpurukan. Jika kesan yang dibangun Ardiansyah Sulaiman selama memimpin Kutim sebelumnya memberikan kesan positif dan menyentuh kantong suara masyarakat, maka memiliki kemungkinan kemenangan yang cukup besar.
“Walaupun tidak bisa dinafikkan bahwa Awang Ferdian Hidayat (paslon lain Pilkada Kutim 2020), identik dengan Awang Faroek Ishak (mantan bupati Kutim dan mantan gubernur Kaltim). Kemudian Mahyunadi identik dengan Pak Mahyudin (mantan bupati Kutim). Dan keduanya sudah cukup mengakar juga,” jelas Budiman. Adapun kelebihan Ardiansyah Sulaiman-Kasmidi Bulang yakni pernah menjadi kepala daerah di Kutim. Sementara Mahyunadi-Lulu Kinsu berpengalaman di legislatif, yakni DPRD Kutim hingga DPRD Kaltim.
Sementara itu, Awang Ferdian Hidayat memiliki pengalaman sebagai anggota DPR dan terakhir adalah DPD. Selanjutnya, Balikpapan dan Kukar yang hanya ada satu paslon. Peluang kemenangan Rahmad Mas’ud-Thohari di Balikpapan dan Edi Damansyah-Rendi Solihin di Kukar sangat bergantung terhadap tokoh yang merepresentasikan kolom kosong.
Semisal tokoh representasi kotak kosong di Balikpapan adalah Ketua DPD NasDem Balikpapan Rizal Effendi yang saat ini masih menjabat wali kota Balikpapan. Atau Ahmad Basir, bendahara DPD NasDem Balikpapan yang gagal maju sebagai calon wali kota Balikpapan karena syarat dukungan parpol yang tidak terpenuhi. Juga di Kukar, tokoh yang merepresentasikan kolom kosong adalah Awang Yacoub Luthman yang dianggap sosoknya mengakar di masyarakat. “Jadi tergantung figur kotak kosong yang direpresentasi itu,” katanya.
Dengan demikian, pemenang pilkada pada tahun ini akan ditentukan oleh militansi pemilihnya. Pasalnya, pandemi Covid-19 ini diperkirakan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih nanti. Sehingga jika ada paslon yang mampu memanfaatkan momentum penyebaran Covid-19 ini, maka calon pemilih yang ragu-ragu dan tidak militan, diyakini tidak akan menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks tersebut, paslon yang tingkat militansinya tinggi, tanpa memedulikan pandemi Covid-19 untuk memenangkan paslonnya, maka memiliki potensi kemenangan yang cukup tinggi.
Biasanya pemilih militan adalah pemilih yang berbasis agama. Dengan analisis tersebut, Budiman meyakini akan ada kejutan pada pilkada hari ini. “Apakah kejutan dari paslon independen atau kolom kosong nanti,” pungkasnya. Pengamat politik Unmul lainnya, Lutfi Wahyudi mengamini militansi pemilih dan tim pemenangan diperlukan untuk meraup suara yang cukup banyak pada kantong suara terbesar di masing-masing kabupaten/kota.
Akan tetapi, dia tidak terlalu meyakini militansi tim pemenangan yang dibentuk parpol. Karena biasanya militansi justru dimiliki tim kecil yang dibentuk sendiri oleh paslon. “Jadi tergantung dari tim kecil itu. Seberapa kreatif dan militan mereka memengaruhi massa,” ucap dia.
Dosen FISIP Unmul itu menerangkan, tingkat heterogenitas calon pemilih juga menjadi faktor penentu calon pemilih pada kantong suara terbesar tersebut. Dengan pembagian calon pemilih menengah ke atas, menengah, atau menengah ke bawah. Jika ketiga kalangan itu, dapat dipetakan, maka dimungkinkan dapat memainkan pengaruh agar memilih paslon pada kantong suara terbesar itu.
“Jadi tergantung pada lapisan pemilih yang paling banyak di daerah yang punya jumlah pemilih paling tinggi. Kalau menengah yang banyak, bisa menjadi swing voters atau undecided voters. Calon pemilih yang penuh pertimbangan dan tidak terlalu fanatik pada pilihannya,” jelas Lutfi.
Calon pemilih kalangan menengah itu biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang relatif tinggi. Dengan ekonomi yang relatif mapan. Sehingga menjadi undecided voters yang menunggu dan memutuskan pilihan pada detik-detik terakhir. Terhadap paslon yang bisa meyakinkan dirinya. “Atau justru memilih golput. Biasanya begitu,” ucap dia.
Sementara jika kalangan menengah ke bawah memiliki jumlah paling banyak berada pada kantong suara terbesar itu, maka akan dimanfaatkan oleh tim pemenangannya untuk melakukan politik uang. “Apalagi saat ini money politic sudah berkembang dengan canggih. Dan agak sulit untuk dideteksi karena sekarang tidak hanya melulu memberikan uang atau barang. Agar si penerima memilih calon yang disodorkan pemberi. Sekarang bisa dibalik. Kalau tidak senang dengan pemberi uang, maka dia akan mengarahkan untuk memilih calon lain. Asal bukan paslon A atau B. Atau memberi uang agar tidak datang ke TPS,” tutup dia. (kip/riz/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria