Masyarakat tentu masih mengingat janji politik yang diandalkan Wali Kota-Wakil Wali Kota Andi Harun-Rusmadi, saat Pilkada 2020 lalu. Salah satu yang paling menarik perhatian dan jadi harapan masyarakat banyak yaitu Rp 100 juta- Rp 300 juta per RT/tahun. Program ini kenal dengan tagline Pro-Bebaya, diambil dari singkatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Program ini menjadi salah satu bagian dari 100 hari kerja Andi Harun-Rusmadi. Sebagai landasan, program ini akan berjalan setelah Peraturan Wali Kota (Perwali) rampung disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Andi Harun mengaku program ini bisa diwujudkan mulai APBD Perubahan mendatang.
“Nanti akan dibentuk tim koordinasi Pro-Bebaya dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota,” paparnya. Tak sekedar isapan jempol, pemberian Rp 100 juta-Rp 300 juta per RT, rupanya telah diterapkan oleh Pemkot Kediri, Jawa Timur. Tak heran sebelum dirinya dilantik, bersama timnya bertandang ke kota tersebut. Hal ini guna meyakinkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, bahwa anggaran khusus untuk pembangunan tingkat RT, bisa diterapkan di Samarinda. “Karena RT yang paling dekat dengan masyarakat, sementara masukan dari RT selama ini jarang dimasukkan kedalam program kerja pemerintah,” tegasnya.
Tak ingin sekedar dianggap janji tinggal janji, Andi Harun pun meminta agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai dapur Pemkot Samarinda, untuk menyusun program kerja setiap OPD, yang mendukung Pro-Bebaya. “Macam-macam kegiatannya mulai dari banjir, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi, masuk di sana, karena kami ingin melakukan perubahan dari tingkat terkecil yaitu lingkup RT,” paparnya. Saat ini Bappeda tengah disibukkan dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2022.
Fokus pembahasannya pun tak jauh dari Pro-Bebaya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda Samarinda Ananta Fathurozzi. “Arahnya memang untuk mengakomodir program Rp 100 juta-Rp 300 juta per RT,” jelasnya. Namun sebelum RKPD ditetapkan, tentunya harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Sedangkan saat ini Bappeda melakukan komunikasi bersama Lintas Perangkat Daerah. “Rencananya tanggal 23 kami gelar musrenbang,” pungkasnya. (pro)
Editor : izak-Indra Zakaria