TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya mendorong penyerapan tenaga kerja lokal. Salah satunya dengan membangunkan sarana tempat pelatihan kerja.
Asisten II Setkab Berau, Agus Wahyudi memastikan Pemkab Berau ke depan sudah berencana memang ingin membangun balai latihan kerja. Namun dengan kondisi saat ini juga perlu memperhatikan kemampuan anggaran daerah juga.
"Harapannya juga nanti pembangunan balai latihan kerja ini bisa didukung juga oleh pemerintah pusat," ujarnya, kemarin (26/3).
Bahkan diakui Agus, lahan pun sudah disiapkan oleh Pemkab Berau. Pihaknya juga sangat menginginkan ke depannya nanti bisa berkolaborasi dalam mendukung rencana pembangunan balai pelatihan kerja ini terealisasi. Itu juga salah satu bentuk upaya daerah meningkatkan tenaga kerja lokal yang berkualitas dan berkompeten.
"Selain yang direkrut tenaga umum tentunya juga lulusan SMA-SMK bisa mengikuti dan harapnnya juga bisa bersaing di masyarakat," terangnya.
Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau sudah sempat menajukan anggaran sebesar Rp 200 juta di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, untuk uji kelayakan empat lokasi yang dinilai berpotensi berdirinya Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau.
Hal itu disebutkan Kadisnakertrans Berau Junaidi. Dikatakannya saat ini pihaknya terus mempercepat proses berdirinya BLK di Bumi Batiwakkal -sebutan Kabupaten Berau. Bahkan, Disnakertrans telah melirik empat lokasi yang dinilai berpotensi menjadi lahan BLK.
"Untuk progres sejauh ini, kami tengah memproses pengadaan lahan lokasi BLK itu berdiri," kata Junaidi.
Dijelaskannya, sejumlah lokasi berdirinya BLK itu telah dikunjungi pihaknya bersama dengan Dinas Pertanahan. Lokasi-lokasi itu tersebar di empat kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung, dan Gunung Tabur.
Namun memang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendirikan BLK. Salah satunya, dalam proses pengadaan lahan harus ada studi kelayakan.
"Karena jika tanpa studi kelayakan dalam pengadaan lahan, berpotensi menjadi masalah di kemudian hari," katanya.
Karena itu pihaknya saat ini sudah mengajukan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan studi kelayakan tersebut, di mana akan dilakukan oleh pihak ketiga. "Nilai usulannya sebesar Rp 200 jutaan," ucapnya.
Jelas Junaidi, kebutuhan lahan untuk membangun BLK ini sekiranya seluas 2 hektare. Dari empat lokasi ini nantinya konsultan yang akan memberikan penilaian studi kelayakan, mana yang layak dan memenuhi kriteria berdasarkan ranking.
Di sisi lain, ada syarat yang juga harus terpenuhi, yakni lokasi lahan harus ada fasilitas pendukung seperti air bersih, akses jalan, dan listrik. "Setelah ditetapkan, barulah proses pembangunannya akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," sebutnya.
Lanjutnya, pada periode bupati sebelumnya, telah ada kerja sama terkait rencana pembangunan Balai Latihan Kerja ini di Berau. Terpenting, lahan telah siap dan melalui kajian lingkungan serta bersertifikat, kemudian didukung sarana pendukung yang layak.
"Barulah Disnakertrans bisa mengajukan pembangunan ke kementerian untuk segera diproses usulan ini," tuturnya.
Bahkan Junaidi menegaskan, pada akhir tahun 2022 ini pengadaan lahan tersebut dipastikannya segera rampung. Sehingga, pada 2023 sudah mulai untuk proses pembangunan jika mendapat persetujuan. Itu pun jika tak ada kendala yang menghambat progres pengadaan lahan tersebut, sehingga gedung BLK diharapkan akan bisa difungsikan pada 2023 mendatang.
“Yang pasti kami berharap, semoga ada dana turun dari kementerian untuk membangun dan penyediaan peralatan," tutupnya.(mar/arp)
Editor : izak-Indra Zakaria