BALIKPAPAN – Beberapa waktu lalu, DPRD Balikpapan telah menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) wali kota terhadap realisasi APBD 2021.
Berdasarkan LKPJ tersebut, wakil rakyat di legislatif melihat realisasi anggaran masih minim dari total APBD. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menuturkan, banyak OPD yang tidak berhasil menyerap anggaran hingga 100 persen.
Ini yang menjadi perhatian sejumlah fraksi di DPRD Balikpapan. Mereka mempertanyakan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan. Mengapa serapan anggaran terhitung minim.
“Rata-rata serapan anggaran tidak mencapai 90 persen,” katanya. Mengikuti data dalam LKPJ yang diterima DPRD Balikpapan, terdapat pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 2,22 triliun.
Sementara realisasi pendapatan mencapai Rp2,27 triliun atau 102,52 persen. Dia menuturkan, terima kasih atas keberhasilan peningkatan capaian dari pendapatan asli daerah PAD.
“Tapi kenapa penyerapan anggaran di setiap dinas justru tidak maksimal,” ucapnya. Sebab seharusnya belanja daerah setelah perubahan Rp 2,82 triliun. Sayang hingga 31 Desember, realisasi belanja daerah hanya Rp 2,37 triliun atau 84,03 persen.
Terdiri dari bidang pendidikan 88,18 persen, bidang pekerjaan umum 84 persen, dan bidang kesehatan hanya 68,11 persen. Laporan serapan anggaran ini menjadi catatan untuk ditanyakan ke masing-masing OPD. (din/adv)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan