UJOH BILANG–Suasana hangat mengiringi pertemuan Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Yohanes Avun dalam kunjungan rombongan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim di ruang kerjanya, Selasa (7/6) pagi. Kunjungan tersebut untuk membahas program dalam penyebaran informasi yang sehat dengan memaksimalkan siaran pemerintah.
Rombongan KPID Kaltim terdiri dari Komisioner KPID Kaltim Koordinator Bidang Kelembagaan Dedy Pratama, serta Komisioner KPID Kaltim Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Hajaturamansyah.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan KPID Kaltim. Di antaranya, melakukan monitoring lembaga penyiaran di Mahulu, menyosialisasikan perubahan lembaga penyiaran swasta (LPS TV) dari analog ke digital. Mendorong pemanfaatan spektrum penyiaran, agar dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan lembaga penyiaran dengan maksimal. Juga, memantik lembaga penyiaran yang ada, agar dapat berpartisipasi membangun daerah dalam hal penyebarluasan informasi pembangunan daerah sesuai regulasi penyiaran.
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun mengapresiasi kedatangan rombongan KPID Kaltim. Dia menuturkan, penyebaran informasi saat ini masih terkendala. Seperti hal lainnya penyebaran informasi perlu infrastruktur yang masih terkendala.
Pemkab Mahulu kata wabup, dari dulu sudah pernah membantu radio siaran pemerintah, RRI. Hal itu berlanjut dengan bantuan menaikkan daya tower dengan genset, pada saat itu diakui cukup lumayan dalam penyebaran informasi via suara. Sehingga dulu siaran radio bisa mencapai daerah hulu.
“Khusus masalah RRI ini, apa sih yang tidak bisa mereka bantu counter, dulu kita bantu genset pasang listrik. Kalau listrik sudah ada kan pasti sebarannya luas. Kita juga aktif menanyakan apa yang diperlukan. Untuk membantu kita perlu mereka meminta proposal sehingga bisa bekerja sama,” paparnya.
Untuk diketahui, siaran RRI mulai padam sampai ke ujung kampung di Long Pahangai Perma pada 2017 hingga kini. Sehingga siaran sudah tidak mencapai daerah terjauh dari Ujoh Bilang, Ibu Kota Mahulu.
Avun juga berharap kepada KPID Kaltim agar ada penyiaran lain yang bisa dikembangkan, bila memungkinkan guna menyebarkan informasi yang sehat kepada masyarakat. “Sekarang ini kami berpikir apakah kami bisa buka radio lain yang bisa dikelola Kominfo, dengan hadirnya KPID Kaltim di sini semoga ke depan agar lembaga ini bisa mendorong RRI Mahulu untuk bisa bekerja optimal lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPID Kaltim Koordinator Bidang PS2P Hajaturamansyah mengakui program KPID belum menyentuh Mahulu. Cukup diakui siaran lokal di RRI belum bisa bekerja dengan maksimal, karena keterbatasan daya yang digunakan untuk tower siar dan alat yang telah rusak.
“Harusnya untuk kabupaten itu 2.000 watt, supaya cover-nya luas. Ke depan ini program bagaimana bisa bekerja sama pemerintah dengan penyiaran. Dan kita juga akan berjalan bersama untuk ekowisata dengan seninya agar konten-konten lokal itu wajib disiarkan oleh lembaga penyiaran budaya lokal,” pungkasnya. (*/sya/rdh/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria