KEBUTUHAN tenaga kerja pembangunan IKN Nusantara masih terus dipetakan. Otorita IKN sebelumnya memperkirakan dibutuhkan sekitar 200 ribu orang tenaga kerja. Dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang jumbo ini, selain kepala daerah di Kaltim, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga memiliki tugas penting untuk melakukan pendataan kesiapan tenaga kerja pembangunan IKN tahap awal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda Amran mengungkapkan, secara garis besar, pihaknya sudah mendapat gambaran dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengenai kebutuhan tenaga kerja di IKN. Namun, secara detail, Amran mengaku belum mendapatkan data terkait kebutuhan tenaga kerja secara terperinci. Karena kewenangan pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan tim transisi IKN.
“Sehingga secara detail mereka yang lebih tahu atau paham,” katanya kepada Kaltim Post, kemarin. Untuk mengoordinasikan data kebutuhan tenaga kerja pembangunan IKN, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR. Dan Kemenaker melalui Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas). “Pertemuannya akan kami lakukan dalam waktu dekat,” kata Amran tanpa merinci waktu pertemuannya akan dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi IKN, Diani Sadiawati menuturkan, pembangunan IKN semaksimal mungkin melibatkan masyarakat lokal di wilayah IKN. Untuk memastikan kesiapan masyarakat, Otorita IKN bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, menyiapkan beragam pelatihan bagi masyarakat yang akan dimulai pada awal Juli. “Pelatihan akan dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, pihak Kecamatan Sepaku, Dinas Perindustrian, juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ungkap Diani usai rapat penyusunan rencana aksi bidang koordinasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sepaku, PPU, Jumat (24/6) lalu.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ATR/BPN, Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Balikpapan (Uniba), BPN PPU, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltim, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kaltim, serta Ikatan Wanita Pengusaha (Iwapi) Kaltim. Lanjut dia, program pelatihan angkatan pertama dijadwalkan digelar pada 4 Juli 2022 mendatang. Akan dilaksanakan BLK Samarinda bekerja sama dengan PT Propan. Ada tujuh pelatihan yang akan dilaksanakan pada angkatan pertama tersebut.
Seperti operator ekskavator, operator dump truck, barista, pembuatan roti dan kue, sablon, menjahit, dan pengecatan. Pelatihan akan dilaksanakan di Kecamatan Sepaku. Dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Adapun targetnya, 45 orang dari 4 kelurahan dan 11 desa di Kecamatan Sepaku, serta 15 orang dari wilayah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Selain itu, Otorita IKN juga akan mengoordinasikan pelatihan dan program seiring dengan proses pembangunan IKN.
Dia menuturkan, Kementerian PUPR sudah mempersiapkan rencana pembekalan dan uji sertifikasi tukang. Antara lain untuk tukang plester tukang bangunan gedung, tukang pasang bata, tukang kayu, tukang besi beton, tukang pasang rangka atap baja ringan, hingga pelatihan instruktur building information modeling (BIM). “Mudah-mudahan proses persiapan yang terus bergulir akan lancar sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat,“ tutup dia. (riz/k8)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria