SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menyoroti kinerja Perusda Kaltim yang tidak mampu memberikan kontribusi untuk daerah.
Seperti diketahui, perusda di bawah naungan Pemprov Kaltim saat ini ada 8, yaitu PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Perusda Ketenagalistrikan, PT Migas Mandiri Pratama (MPP), PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Jamkrida.
Melihat dan mengevaluasi kinerja 8 Perusda Kaltim tersebut, DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin Mas’ud sebenarnya hanya mengharapkan maksimal 5 perusda.
Bukan tanpa sebab, hal itu diutarakannya karena selama ini banyak Perusda Kaltim yang dinilai tak maksimal menjalankan tugasnya dan justru dinilai memberatkan pemerintah daerah.
“Kami menginginkan perusda yang tidak aktif memberikan kontribusi, maka seperti itu lebih baik kita merger saja. Jadi kita jangan terlalu banyak, maksimal 5 perusda saja, tapi yang penting bisa maksimal,” ujarnya.
Dikatakan politisi dari Partai Golkar ini, dengan banyaknya Perusda maka beban pemerintah daerah ikut bertambah, karena harus menyalurkan banyak anggaran. Sementara keuntungan yang kembali ke daerah sangat minim.
“Daripada kita membuat itu (Perusda Kaltim, red), kan sayang. Ada biaya besar, biaya operasional, biaya overhead juga besar. Itu yang juga jadi catatan kita,” katanya.
Hasanuddin Mas’ud memastikan, pihaknya akan terus mengawal dan mengevaluasi kinerja Perusda Kaltim. “Karena ada penyertaan modal juga yang besar untuk perusda ini, tentu dan pastinya betul-betul kita kawal. Di sana ada biaya gaji, biaya overhead dan seterusnya. Itu yang harus kita bicarakan, kita komunikasikan ke Komisi II dan tentunya sama-sama kita kawal,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/sam)
Editor : uki-Berau Post