Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menyusun rancang bangun strategi dan aksi terkait penyelamatan keanekaragaman hayati di ibu kota baru Indonesia.
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Sejak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara resmi dibangun pada September 2022 lalu, berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi lingkungan di sekitar area pembangunan dan rencana pengembangan. Salah satunya dengan berencana melakukan moratorium tambang di kawasan IKN.
"Di IKN ini nanti, dengan perpres (peraturan presiden) akan dilakukan moratorium pertambangan. Kalau izin usaha (tambang) kan tidak boleh lagi. Yang sudah ada juga tidak akan diperpanjang. Juga aturan nanti terkait bagaimana menutup atau mereklamasi lubang tambang tersebut," ungkap Direktur Pengembangan, Pemanfaatan Kehutanan, dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Pungky Widiaryanto dalam diskusi bersama awak media di Balikpapan, Kamis (25/5) lalu.
Di sisi lain, OIKN juga memastikan akan melakukan pembangunan jalur koridor untuk satwa liar. Koridor satwa liar yang bakal dibangun berlokasi di Jalan Tol IKN Nusantara segmen 3B Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Kariangau-Simpang Tenpadung dan segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.
Kedua segmen tersebut akan menjadi penghubung IKN Indonesia baru dengan Kota Balikpapan serta Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan melintasi empat koridor satwa di sekitar Sungai Wain.
"Nanti dari Sungai Wain akan berlanjut sampai pada Pegunungan Meratus ke heart of Borneo," kata Pungky.
Untuk sementara, Pungky menyadari sejumlah tantangan dalam melakukan pelestarian maupun reforestasi hutan. Salah satunya mengenai status lahan yang saat ini masih dikuasai perusahaan pemegang hak penguasaan hutan. Hal itu mengakibatkan tampaknya ketimpangan antara pembangunan fisik dan penyelamatan lingkungan atau keanekaragaman hayati di IKN.
"Kami menyadari kondisi ini dan memang pada akhirnya banyak komentar dan pandangan jika IKN malah merusak hutan. Padahal yang perlu diketahui, pertama kondisi lahan di IKN khususnya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) statusnya hutan produksi. Di luar itu banyak kawasan yang statusnya lahan kritis. Kalaupun berada di hutan Bukit Soeharto misalnya, itu sudah dirambah untuk jadi perkebunan sawit. Dan tugas kami untuk memulihkan," jelasnya.
Pungky memastikan, sebanyak 65 persen dari 256 ribu wilayah IKN akan dikembalikan menjadi zona rimba atau hutan tropis. Di mana dalam mencapai Nusantara Forest City (Kota Hutan) akan diwujudkan melalui tiga klaster program.
”Pertama, kebijakan dan perencanaan, seperti penyusunan karbon neutral city roadmap, bio diversity action plan, forest landscape and wildlife corridor design, dan rencana kehutanan Nusantara,” ujar Pungky
Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan IKN Biodiversity Strategies and Action Plan dengan mengundang berbagai pihak. Sebab, pada prinsipnya, tim menekankan pentingnya partisipasi berbagai stakeholder.
”Sedangkan untuk menampung dukungan dari berbagai pihak ini, OIKN juga menyiapkan wadah, yaitu Nusantara Forest Fund,” papar Pungky. (rdh/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria