BALIKPAPAN – Pembongkaran lapak semi permanen pedagang tepi pantai Pasar Klandasan sempat membuat gusar PKL lainnya. Mereka ketar ketir takut ikut tergusur. Imbas dari surat pembongkaran dari Satpol PP yang ternyata salah alamat.
Kekhawatiran ini membawa perwakilan PKL bertandang ke DPRD Balikpapan. Mereka berniat menyampaikan aduan kepada wakil rakyat di legislatif. Salah satunya dengan bertemu Komisi II, Senin (19/6).
Anggota Komisi II Taufik Qul Rahman mengatakan, pihaknya masih perlu menggali informasi lebih lanjut terkait keberadaan PKL tersebut. Misalnya memastikan pedagang masuk dan terdata atau tidak oleh Dinas Perdagangan.
“Kami akan panggil mitra Komisi II yakni Dinas Perdagangan dan UPT Pasar Klandasan,” katanya. Pihaknya ingin meminta penjelasan dari Dinas Perdagangan terlebih dahulu.
Khususnya terkait apa saja program revitalisasi Pasar Klandasan dan rencana relokasi pedagang yang mencari nafkah di sana. Termasuk dengan keberadaan PKL yang datang mengadu ke DPRD Balikpapan.
Apabila sudah tahu rencana tesebut, Komisi II dapat membantu ketika pedagang bertanya atau menyampaikan keluhan. Dia mengakui belum tahu masalah detil yang dialami PKL.
Namun yang pasti mereka takut ikut tergusur setelah mendapat surat peringatan pembongkaran dari Satpol PP. Walau ternyata surat ini salah alamat yakni seharusnya kepada pedagang tepi pantai.
Taufik menyebutkan, pihaknya siap membantu memperjuangkan nasib PKL. “Kalau memang pedagang memiliki legalitas alas yang benar dan perizinan yang jelas. Kami pasti ikut perjuangkan, jadi kami cari informasi detil dulu,” pungkasnya. (din/adv/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan