TANJUNG REDEB – Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih terus konsisten menekan kasus stunting. Dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Berau pun ikut serta dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2.329 jiwa.
Dijelaskan Kepala Dinsos Berau, Iswahyudi, sebanyak 2.329 penerima PKH untuk Tahap 2. Sedangkan sebelumnya di tahap pertama PKH hanya diberikan kepada 2.310 keluarga.
“Ini memang bantuan bersyarat, untuk pencegahan stunting dari Dinas Sosial melalui PKH, karena ada kategorinya,” ujarnya kepada awak media kemarin.
Salah satunya yakni keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak balita. Meski begitu pihaknya belum bisa memberikan data pasti pada dua kategori tersebut. Yang pasti penerima dipastikan terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Iswahyudi menjelaskan ada lima kategori penerima dana Bansos PKH, pertama ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) diberikan dana PKH Rp 3 juta/tahun, atau Rp 750 ribu per tiga bulan. Selanjutnya anak SD/sederajat menerima Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu per tiga bulan.
Kemudian, anak SMP/sederajat menerima Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu per tiga bulan, anak SMA/sederajat menerima Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu per tiga bulan dan kelompok lanjut usia 70 tahun ke atas dan disabilitas menerima Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu per tiga bulan. “Tiap pemberian bantuan, kita lakukan evaluasi juga, untuk pemuthakiran data bersama para pendamping mereka,” terangnya.
Selain kontribusi dana tunai, PKH dalam pencegahan stunting juga tujuan lainnya adalah untuk memberikan edukasi atau pelajaran kepada penerima dana yang miliki anak stunting, guna meningkatkan praktik positif untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku kesehatan bagi ibu-ibu penerima PKH dalam hal pencegahan stunting.
“Ya, dengan adanya bantuan tersebut kami berharap ada perubahan, baik dalam turunnya angka kasus ataupun bertambahnya pengetahuan untuk pencegahan dini,” tegasnya.
Menurutnya juga bahwa pihak Dinas Sosial Berau berharap para PKH bisa mandiri dan keluar dari bagian dari keluarga penerima manfaat. Di mana, hal itu diharapkan keluarga menjadi lebih sejahtera. (aky/arp)
Editor : uki-Berau Post