SD 002 Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, minim perhatian dari pemerintah daerah.
TANJUNG REDEB - Kepala SD 002 Merapun, Kecamatan Kelay, Akmal Milang mengatakan, sejak ia memimpin sekolah tersebut 6 tahun lalu, belum pernah dapat sentuhan sama sekali. Kata dia, sekolah yang dipimpinnya sangat berbeda dengan sekolah di perkotaan, seperti di Tanjung Redeb. Di sekolahnya, ratusan siswa terpaksa harus mengantre, untuk bisa mendapatkan pelajaran. Dari 264 murid, hanya ada empat kelas.
“Jauh dari kata layak,” katanya saat berbincang dengan Berau Post, Minggu (16/7). Di area seluas 3 hektare tersebut, ada enam bangunan. Satu ruangan digunakan untuk ruang guru dan satu lagi digunakan SMP 6 Atap Kelay. "Jadi efektif kami pakai empat ruangan aja, itu sangat kurang," ujarnya. Dari yang ia tahu, pada pembangunan awal memang tidak disediakan ruangan khusus untuk guru maupun kepala sekolah. Namun belakangan, ruang guru juga menjadi kebutuhan mengingat ada 17 guru dan satu kepala sekolah.
"Memang semuanya difungsikan sebagai ruang belajar. Tapi, kebijakan sekolah harus mengambil satu ruangan untuk ruang guru," beber dia. Semakin meningkatnya jumlah murid di SD 002 Merapun, dan ketersediaan ruang belajar yang minim, membuat pihak sekolah menerapkan sistem belajar tiga sif. Dalam proses tatap muka belajar mengajar, mereka menerapkan pukul 07.20 Wita, untuk murid kelas I dan II, kemudian, pada pukul 09.00 Wita kelas III dan IV. Selanjutnya, pada pukul 12.00 Wita, masuk kelas V dan VII,
“Sangat tidak sesuai waktu belajarnya. Sedangkan yang kelas V dan VI hanya hingga pukul 15.00 Wita atau hanya tiga jam,” tegasnya. Kondisi belajar dengan tiga sif ini sudah berjalan lama, padahal statusnya merupakan sekolah negeri yang menjadi tanggungjawab daerah yang mesti menyiapkan sarana dan prasarana yang layak bagi pendidikan anak.
Akmal mengaku kerap mengadukan masalah tersebut kepada pemerintah. Mulai dari tingkat kampung sampai pemerintah tertinggi di kabupaten, melalui OPD terkait. Tapi hingga kini, belum juga mendapat respons berarti. Bahkan, awal bulan lalu ia sempat ikut dalam musyawarah rencana pembangunan alias musrenbang kegiatan APBD 2024. Saat itu hadir para pejabat pengambil kebijakan. Sayangnya, selain permasalahan sekolah tak tersampaikan saat itu, dirinya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan SD 002 Merapun. “Saya tidak dikasih kesempatan berbicara (saat musrenbang). Bagaimana saya mau sampaikan keluhan saya,” katanya.
Dirinya juga sudah kerap mengirimkan proposal penambahan ruang belajar ke Disdik Berau. Namun, hingga saat ini belum juga ada titik terang. "Jadi, kami ini semakin merasa dianaktirikan," ujarnya. Ia mengakui pula, pernah mengajukan bantuan ke perusahaan perkebunan di sekitar Kecamatan Kelay. Terdapat lima perusahaan perkebunan kelapa sawit yang operasi di wilayah itu, namun belum ada satu pun yang memberikan bantuan. "Jadi, kami hanya bisa menunggu sambil berharap akan ada keajaiban nantinya," tuturnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi via telepon Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Ambo Sakka belum merespons. Pesan WhatsApp yang dikirim juga belum dibalas hingga malam tadi.(hmd/far/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria