BALIKPAPAN-Pemenuhan air bersih untuk kebutuhan industri menjadi persoalan utama investasi di Kaltim. Hal tersebut diungkapkan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim, Ujang Rachmad dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kaltim, Rabu (25/10).
“Dalam kapasitas saya sebagai asisten II, sering kali menghadapi permasalahan keluhan dari investor akan ketersediaan air. Nah ini yang menjadi catatan penting. Untuk memastikan air bagi industri tersedia untuk saat ini maupun yang akan datang. Apalagi saat ini investasi di Kaltim sudah menggeliat. Selalu yang ditanyakan adalah tiga hal dasar. Mengenai lahan, listrik, dan air,” katanya.
Dia menerangkan, Pemprov Kaltim ingin mendorong industri. Tetapi air menjadi salah satu hambatan investasi. Menurutnya, ketersediaan air untuk industri sangat vital. Sama saja seperti kebutuhan rumah tangga. Kondisi itu membuat pengelolaan sumber daya air menjadi isu strategis. Apalagi wilayah Kaltim memiliki wilayah sungai yang cukup banyak.
Ditambah lagi ada isu untuk berkontribusi terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, sebelum memberikan kontribusi, pihaknya ingin memastikan program kegiatan di Kaltim sudah sejalan dan sinergi dengan kebutuhan sumber daya air di IKN. “Tentu logikanya kita harus tahu apa rencana mereka. Pada saat kita tidak tahu rencana dan kebutuhan mereka dalam konteks teknis dan kebijakan kita akan sulit masuknya. Kalaupun kita mencoba masuk, bisa saja pas tapi tidak sinergis dengan program kegiatan mereka,” terang dia.
Ujang menyampaikan, indeks ketahanan air untuk Kaltim mendapatkan skor 71,9. Dalam hal ini moderat, batas bawah. Sementara indeks ketahanan air nasional adalah 77. "Dalam konteks indeks ini, tolong jangan dilihat hanya sebatas angka. Tapi ini adalah gambaran dari sebuah sistem. Terkait dengan pengelolaan SDA di Kaltim. Saya belum tahu, untuk kabupaten/kota saya belum mendapat laporannya. Itu menjadi ukuran dalam konteks pengambilan keputusan. Lebih dalam lagi, kalau saya melihatnya,” jabarnya.
Selain itu, ada lima komponen dalam indeks ketahanan air. Pertama, konservasi SDA. Lalu pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Kemudian partisipasi aktif masyarakat, dan sistem informasi SDA. "Saya ingin mendalami konteks pendayagunaan air. Dalam konteks yang lebih besar lagi, meskipun Kaltim airnya banyak, tetapi pada saat digunakan tidak terlalu mudah juga,” tutur dia.
Ujang melanjutkan, untuk wilayah Kaltim, dalam konteks sumber daya air, sudah bisa membuktikan keterlibatan dunia usaha di dalam penyediaan air. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional sistem void PT Indominco Mandiri di Bontang dan Kutai Timur (Kutim). Tidak hanya itu, Kaltim juga merencanakan kebijakan di dalam pemanfaatan void bekas tambang. Tapi harus ada keseimbangan di situ. Masyarakat bisa memanfaatkan air dari void itu, tetapi isu lingkungan terkait dengan reklamasi dan revegetasi tetap harus diutamakan.
“Ini menjadi penting, karena di dalam sistem operasi tambang ada mereka membuat rencana penutupan tambang. Pemanfaatan sumber daya air dari void itu akan lebih mudah apabila kebijakan pemprov dan rencana tambang mereka sejalan. Tambang mana yang ditutup dan tambang mana yang menjadi void airnya akan disepakati sebagai sumber daya air,” jelas dia. Di lokasi yang sama, Kabag Penyusunan Program dan Pelaporan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Fadliansyah menyampaikan, indeks ketahanan air nasional sebenarnya sudah dihitung.
Tetapi belum ditetapkan dan belum dipublikasikan. Karena harus ditetapkan dalam suatu sidang pleno oleh menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves). “Indonesia saat ini baru mencapai tingkat moderat. Dengan skor di angka 3,37. Dan rencananya di sidang pleno November nanti akan menjadi satu poin yang akan ditetapkan menko Marves,” kata dia. Azmi Gholib Austin dari Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan Ditjen SDA Kementerian PUPR menambahkan, kajian indeks ketahanan air sudah dilakukan dua tahun ini.
Pada 2022, kajian dilakukan untuk nasional, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku Utara (Malut). Sementara pada 2023, dilakukan kajian pada lima provinsi. Meliputi Jambi, DI Jogjakarta, Bali, Kaltim, dan Maluku. “Pemilihan provinsinya berdasarkan demografi penduduk dan lokasinya. Masuk wilayah timur, tengah, atau barat. Dan kondisi ketersediaan datanya. Apakah kemungkinan provinsi itu memiliki data yang lengkap atau tidak,” katanya.
Pada perhitungan indeks ketahanan air tahun 2022, BHLK tidak dapat menghitung secara lengkap. Sebab, pengumpulan data dari lima dimensi tidak 100 persen. Seperti data nasional hanya 86 persen, karena ada sebagian kementerian dan lembaga yang tidak memiliki data yang relevan dan diminta untuk menghitung indeks ketahanan air. Belum ada studi yang dilaksanakan sebelumnya. Nilai indeks ketahanan air nasional adalah 3,48 dengan skor 67,85, sehingga kategorinya adalah moderat.
“Kalau kota bandingkan dengan nilai indeks ketahanan air di Kaltim cukup tinggi. Kalau misalnya dibandingkan dengan nilai indeks ketahanan air dari provinsi yang kita hitung tahun 2022 khususnya untuk nasional,” katanya. Hasil kajian Indeks Ketahanan Air 2023 Kaltim memiliki skor 71,26 dengan kategori moderat. Masih di atas nasional. Tapi tertinggi untuk hasil kajian tahun 2023 adalah di Jambi. Dengan skor 75,72 dan kategori moderat. “Untuk kajian tahun 2023 ini, kita bisa mengumpulkan data secara 100 persen. Dan menghitung parameter secara 100 persen. Pada lima provinsi yang kita kaji di tahun 2023,” pungkasnya. (riz/k16)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria