JAKARTA - Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan segera mengikuti debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam penyelenggaraannya, KPU menerima usulan-usulan dari tim kampanye pasangan capres-cawapres tentang mekanisme debat.
Terdapat usulan yang disuarakan oleh anggota tim kampanye dari pasangan capres-cawapres tertentu agar debat dilaksanakan menggunakan bahasa inggris. Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai usulan tersebut dapat disalahtafsirkan merendahkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional.
"Ini menjadi bukti tidak memahami esensi dari perdebatan kandidat," kata Riko Noviantoro, Minggu (10/12).
Menurut dia seharusnya ajang debat capres-cawapres adalah untuk mengetahui kedalaman terhadap masalah dan solusi yang digagaskan. Bukan menilai tentang penguasaan bahasa asing. Riko mengatakan usulan berbahasa asing dalam debat malah mendegradasi identitas bangsa, apalagi debat ini diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia. Karena debat ini dilaksanakan demi kepentingan Indonesia, tidak ada urusan dengan masyarakat luar.
Riko juga menambahkan, tidak ada korelasi debat berbahasa asing dalam penentuan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, hal tersebut malah bisa menjadi salah tafsir dan kesalahan pemahaman publik. Sehingga akan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.
"Debat ini bukan forum internasional. Jadi ide debat capres berbahasa asing sebagai gagasan ngawur," katanya. Selain itu pula, esensi debat lebih melihat kandidat menjabarkan masalah bangsa. Sekaligus menunjukkan strategi penyelesaiannya. Artinya mengetahui kedalaman kandidat terhadap persoalan kekinian dan harapannya.
Debat berbahasa asing, lebih tepat pada forum internasional. Pada momen itu memang audiensnya tidak memahami Bahasa Indonesia, sehingga pantas untuk berbahasa asing. (jpc/rdh)
Editor : izak-Indra Zakaria