Inspeksi mendadak (sidak) Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyingkap satu permasalahan baru, Selasa (30/4). Selain tujuan dari penegakan kedisiplinan, hunian kantor atau sekretariat DPRD juga menjadi atensi.
Di balik kendala pemindahan barang dari gedung lama ke gedung baru yang sejatinya lebih representatif, ada hal-hal mendasar belum terpenuhi.
Sekretariat DPRD yang berada dalam satu kompleks dengan kantor bupati dan kantor Bappelitbangda Kubar sebelumnya telah diresmikan bersamaan dengan enam kantor semipermanen di Kampung Sebena. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik turut menghadiri peresmian yang meriah tersebut.
Namun, kenyataannya, kesiapan gedung baru itu masih minim fasilitas, seperti kelistrikan. Terutama sekretariat DPRD dan kantor Bappelitbangda, sehingga dari perkantoran utama tersebut hanyalah kantor bupati yang bisa digunakan.
DPRD Mahulu beberapa kali melakukan monitoring sekaligus rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak pemkab. Bahkan, setiap kali kunjungan atau monitoring dari pemerintah ke kantor bupati, kantor DPRD kesannya tidak terlalu diperhatikan karena hanya kantor bupati yang dikunjungi.
“Padahal, judul monitoring-nya jelas kantor bupati dan kantor DPRD tapi kesannya tidak serius untuk benar-benar disiapkan,” keluh Novita Bulan, Rabu (1/5).
Plt Sekwan Yosep Sangiang menjelaskan perihal kelistrikan kantor yang bergantung dengan genset karena sambungan PLN belum mumpuni, sehingga membutuhkan anggaran BBM untuk genset 800 kVa.
Sementara itu, gedung DPRD belum ada dalam DPA Setwan APBD Murni 2024 yang setelah dihitung sesuai info dari Kadis PUPR Didik Subagya butuh sekitar Rp 6–7 miliar per tahun.
“Sudah pernah saya laporkan kepada Pak Sekda dalam rapim kepala OPD bulan Februari 2024, sebelum pileg di Hotel Selyca Samarinda. Maka pada pergeseran anggaran APBD Mahulu bulan Maret 2024, kami usulkan melalui telaahan staf ke TAPD, BPKAD dan Bappelitbangda, setelah proses pergeseran anggaran berjalan hanya mampu dialokasikan anggaran BBM untuk empat bulan sekitar Rp 3 miliar lebih,” papar Sangiang. (*)
Informasi yang ia dapatkan dari BPKAD, nanti pada APBD-P 2024 bisa diusulkan lagi untuk penambahan anggaran BBM. Hal lain yang belum terpenuhi, seperti anggaran gaji tenaga outsourcing cleaning service, security, penjaga mesin genset, tenaga kelistrikan, hingga anggaran pemeliharaan mesin dan kelistrikan. (*/sya/kri/k16)
Editor : Indra Zakaria