Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di tengah-tengah Kota Samarinda diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik di satu lokasi. Namun belakangan ini justru mendapat keluhan lantaran banyak masyarakat yang tidak terlayani secara efektif.
Dalam pemantauan media ini sekitar pukul pukul 09.40, beberapa konter di MPP justru terlihat kosong tanpa petugas. Seperti konter BPJS Ketenagakerjaan, PT Telkom, Taspen, Kantor Agama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Narkokita Nasional Kota (BNNK), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.
Menanggapi kondisi ini, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, Riduansyah, menjelaskan bahwa kendala tersebut disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di beberapa instansi yang memiliki konter di MPP. Menurutnya, instansi seperti Taspen hanya memiliki beberapa petugas, sehingga tidak selalu ada petugas di konter setiap hari.
SDM terbatas menjadi kendala utama. Beberapa petugas harus berkeliling atau menjalankan tugas lain di luar MPP, jadi konter kadang kosong, ujar Riduansyah.
Riduansyah juga menyebutkan konter Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sering kosong karena petugasnya kerap harus turun ke lapangan untuk menangani masalah teknis, termasuk pengurusan Surat Keterangan Layak (SKL). Sebagai solusi, DPMPTSP Samarinda mengarahkan warga untuk membuat janji jika membutuhkan layanan pada konter yang kosong.
DLH sering harus di lapangan, sehingga kehadiran di konter tidak bisa selalu terjamin, tuturnya. Di sisi lain, konter Disdukcapil tetap menempatkan hingga tiga petugas karena tingginya permintaan layanan di konter tersebut. Namun, mayoritas konter lain hanya memiliki satu petugas, sehingga sering kosong ketika petugas berhalangan. Untuk menjaga pelayanan tetap optimal, DPMPTSP Samarinda menunjuk koordinator yang bertugas memantau kondisi konter di MPP setiap hari.
Kami pantau harian, khususnya di lantai satu yang memiliki Front Office. Lantai dua dan tiga juga kami awasi agar pelayanan tetap berjalan optimal, jelas Riduansyah.
Selain itu, DPMPTSP Samarinda berkoordinasi dengan setiap instansi melalui grup komunikasi untuk memastikan ketersediaan pelayanan meski ada petugas yang harus meninggalkan konter. Jika ada petugas izin keluar, nantinya akan disiapkan petugas sementara, guna menjaga agar komunikasi tetap baik dan pelayanan tidak terhambat. Sebagai upaya lanjutan, DPMPTSP Samarinda juga melakukan evaluasi berkala melalui rapat internal dan koordinasi dengan tenant terkait.
"Evaluasi terus kami lakukan. Kami pun meminta agar petugas tidak sering meninggalkan konter. Prinsipnya, koordinasi dan evaluasi bulanan adalah kunci untuk menjaga kualitas pelayanan," pungkas Riduansyah. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria