Gubernur Rudy Mas’ud mempersilakan para investor swasta untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Benua Etam.
Meski begitu, ia juga menekankan pada persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya keberadaan SPBU alternatif selain milik Pertamina, meskipun kebijakan nasional telah membuka peluang tersebut sejak 2007.
"Kita sangat mempersilakan jika ada investor yang ingin bangun SPBU swasta. Yang penting sesuai prosedur. Harus jelas legalitas, keamanan, dan standar pelayanannya. Jangan hanya bangun tapi tidak beroperasi,” ucapnya.
Dirinya memberikan beberapa contoh SPBU swasta yang telah beroperasi di sejumlah daerah di Indonesia antara lain Vivo, Shell, dan SPBU lainnya. Di mana SPBU swasta ini telah membuka jaringan distribusi BBM dan layanan ritel energi dengan harga serta kualitas yang bersaing dengan SPBU Pertamina.
Di provinsi-provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, SPBU non-Pertamina bahkan mulai mendapat tempat di hati masyarakat karena inovasi layanan serta kemudahan akses digital. Namun, di Kaltim, perkembangan ini belum terlalu terasa.
“Kita ingin Kaltim dapat menjadi wilayah yang juga ramah bagi investasi sektor energi, termasuk dalam hal penyediaan alternatif BBM berkualitas yang aman dan terjangkau," ungkapnya.
Menurut Rudy, Pemprov Kaltim sangat terbuka bagi investor yang ingin membangun SPBU swasta, termasuk di Samarinda. Asalkan, seluruh prosedur administrasi, teknis, dan lingkungan yang disyaratkan pemerintah pusat maupun daerah dapat dipenuhi secara tuntas. "Dengan banyaknya alternatif SPBU, maka masyarakat bisa menjadi lebih mudah untuk mengakses BBM dan diharapkan dapat mengurai antrean panjang," pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria