SAMARINDA – Program bantuan pendidikan Gratispol untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang berjalan, namun penyaluran dananya sempat mengalami keterlambatan. Penundaan ini disebabkan oleh proses verifikasi data kampus yang dinilai molor, berakibat pada pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang harus ditangguhkan hingga akhir tahun.
Menanggapi kondisi ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menegaskan bahwa keberhasilan program Gratispol sangat bergantung pada kesiapan perguruan tinggi dalam menjaga standar akademik dan tata kelola pembelajaran yang baik.
Armin menekankan perlunya universitas untuk segera memperbaiki sejumlah aspek fundamental, meliputi standar ujian masuk, metode pengajaran dan penguatan capaian pembelajaran.
Menurutnya, bantuan biaya kuliah tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika kualitas internal perguruan tinggi tidak ikut ditingkatkan. “Gratispol ini tujuannya memajukan SDM Kaltim. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperkuat, terutama dari sisi outcome lulusan,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya ketimpangan antara kemampuan siswa lulusan SMA unggulan dengan kualitas akademik di beberapa perguruan tinggi. Siswa SMA dengan fasilitas pendidikan yang baik telah terbiasa dengan presentasi, diskusi, hingga penulisan karya ilmiah, namun kemampuan tersebut dinilai belum sepenuhnya terfasilitasi dengan baik saat mereka memasuki jenjang kuliah.
“Anak-anak ini sudah dibekali kemampuan yang tinggi. Kampus harus bisa mengimbangi. Kalau diberi beasiswa tentu ada harapan prestasi, dan prestasi tidak akan muncul kalau standar akademiknya rendah,” tegas Armin. Kualitas pembelajaran yang tidak terjaga, lanjutnya, akan berdampak langsung pada akreditasi kampus dan daya saing lulusan di dunia kerja. (mrf/beb)
Editor : Indra Zakaria