SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menyoroti masalah pendanaan fasilitas asrama di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri. Sorotan ini muncul setelah adanya keberatan dari orang tua siswa terkait surat edaran pungutan biaya di salah satu sekolah di Samarinda, menandakan bahwa skema pembiayaan asrama di Kaltim dinilai belum tertata dengan baik.
Menurut Komisi IV, permasalahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran pendidikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kekeliruan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa akar masalahnya adalah belum adanya perhitungan kebutuhan asrama yang benar-benar realistis. Ia meminta perangkat teknis terkait menyusun anggaran dengan basis kebutuhan riil sekolah berasrama.
"Disdikbud perlu melakukan penghitungan ulang secara detail. Bila memungkinkan, seluruh biaya asrama ditanggung pemerintah sehingga tidak ada lagi pungutan kepada orang tua," tegas Darlis. (adv/dprdkaltim)
Editor : Indra Zakaria