SAMARINDA – Permasalahan pendanaan fasilitas asrama di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan utama. Anggota legislatif menilai skema anggaran saat ini tidak realistis, sehingga memicu sekolah menarik pungutan dari orang tua siswa untuk menutupi biaya operasional yang kurang.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa masalah ini timbul karena tidak adanya pembahasan komprehensif mengenai mekanisme pendanaan asrama. Akibatnya, alokasi yang ada tidak mencukupi kebutuhan riil, memaksa sekolah mencari jalan keluar.
"Di sini letak masalahnya. Ketika anggaran tidak memadai, sekolah tentu akan mencari cara agar operasional tetap jalan," ujar Darlis.
Tiga SMA negeri di Kaltim yang mengoperasikan asrama saat ini menghadapi persoalan serupa: biaya operasional jauh lebih besar daripada alokasi dana pemerintah. Darlis menyebutkan, alokasi anggaran yang hanya sekitar Rp1,56 juta per siswa per bulan dinilai tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi ini menciptakan jarak antara konsep pendidikan gratis yang selama ini digaungkan oleh pemerintah dengan fakta yang dirasakan masyarakat. Penarikan kontribusi dari orang tua untuk menutup kekurangan biaya operasional dinilai sangat menyulitkan, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
DPRD Kaltim pun mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan evaluasi total. Tujuannya adalah memastikan pembiayaan asrama dihitung secara realistis dan dimasukkan secara tepat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru.
Darlis berharap, evaluasi ini dapat menjamin seluruh biaya operasional asrama dapat ditanggung penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi pungutan yang membebani siswa maupun orang tua di masa mendatang. (Adv/DPRDKaltim/i)
Editor : Indra Zakaria