BALIKPAPAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan mendorong sektor swasta mengambil peran lebih besar dalam mendukung penanganan bencana pada tahun 2026. Ajakan ini muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan alokasi penanganan darurat. Di tengah kondisi tersebut, dukungan dunia usaha dinilai menjadi kunci menjaga kapasitas layanan kemanusiaan tetap optimal.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Balikpapan, Bambang Subagya, mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kebutuhan mendesak, mengingat Balikpapan memiliki sejumlah wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor hingga kebakaran permukiman. “Saya mengajak sektor swasta untuk berlomba-lomba membantu masyarakat terdampak bencana. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, dan kami tidak bisa bekerja sendirian,” ujarnya.
Bambang menjelaskan bahwa meski BPBD berupaya menjaga kesiapan layanan darurat, efisiensi anggaran membuat penentuan prioritas menjadi semakin ketat. Karena itu, pemerintah membuka ruang kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan agar turut terlibat dalam penguatan kesiapsiagaan. Ia menilai dunia usaha memiliki kapasitas dan sumber daya yang mampu mempercepat respons darurat serta meningkatkan efektivitas perlindungan bagi warga terdampak.
“Kami tetap menjalankan tugas perlindungan masyarakat, tetapi kami perlu dukungan konkret. Dunia usaha memiliki sumber daya yang bisa memperkuat respons cepat dan kesiapsiagaan,” tegasnya.
Kontribusi sektor swasta, lanjut Bambang, dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan logistik darurat, bantuan peralatan evakuasi, dukungan armada transportasi, hingga pelibatan tenaga relawan perusahaan. Selain itu, BPBD mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan disalurkan lebih terarah agar benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan. “Bantuan tidak harus berupa dana. Peralatan, logistik hingga partisipasi relawan dari perusahaan sangat membantu mempercepat penanganan di titik bencana,” tambahnya.
Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, BPBD Balikpapan membuka mekanisme kerja sama yang transparan dan terukur. Setiap bantuan diharapkan sesuai kebutuhan di lapangan, sementara BPBD memastikan penggunaan bantuan berlangsung akuntabel. Di sisi lain, masyarakat turut diimbau meningkatkan kesiapsiagaan mandiri sebagai bagian dari ketahanan bersama. “Ketahanan bencana harus dibangun secara kolektif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujarnya.
Bambang optimistis tahun 2026 dapat menjadi momentum memperkuat jejaring kemanusiaan di Balikpapan. “Jika sektor swasta terlibat aktif, Balikpapan akan memiliki ketahanan bencana yang lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (sl/adv)
Editor : Wawan