SAMARINDA – Pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menyoroti kondisi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer. Kelompok ini dinilai masih menjadi tulang punggung pendidikan di daerah, namun belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, fasilitas, dan dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai bahwa banyak guru honorer masih bekerja dengan keterbatasan insentif dan minimnya kesempatan pengembangan kompetensi, padahal tuntutan profesionalisme terus meningkat.
Tuntutan Profesionalisme Tidak Sejalan dengan Dukungan
Menurut Darlis, pemerintah tidak bijak jika hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa memastikan fondasi pendukung bagi para guru terpenuhi.
“Mencetak guru yang hebat tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak bijak jika kita terus menuntut guru menjadi hebat, namun syarat-syarat untuk membentuk karakter guru tidak kita penuhi,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut guru terus memperbarui kemampuan. Hal ini sulit dilakukan apabila mereka tidak dibekali pelatihan dan akses pengetahuan yang memadai.
“Jangan sampai guru hanya stagnan dengan ilmu yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus memastikan guru-guru kita memiliki akses terhadap pengetahuan yang terus berkembang,” tambahnya.
Desak Kebijakan Kuat untuk Peningkatan Mutu
DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menyiapkan kebijakan yang lebih kuat guna mendukung peningkatan mutu guru non-ASN. Dukungan yang disarankan Komisi IV mencakup:
Pelatihan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Penguatan bimbingan konseling.
Pengembangan metode pembelajaran deep learning.
Peningkatan kapasitas kepemimpinan sekolah.
Darlis menilai upaya ini penting agar peningkatan kapasitas guru tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas pendidikan di Kaltim.
Selain aspek kompetensi, ia juga menyinggung masalah kesejahteraan tenaga honorer yang masih menjadi hambatan, terutama bagi mereka yang bertugas di wilayah pelosok dan sulit dijangkau. Komisi IV DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih konkret, baik dari sisi fasilitas maupun kebijakan yang berpihak kepada guru non-ASN, demi mengoptimalkan peran mereka dalam membentuk karakter peserta didik yang cerdas, berdaya saing, dan berperilaku baik. (adv/dprdkaltim/i)
Editor : Indra Zakaria