SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal, khususnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan alur Sungai Mahakam. Fokusnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD pada Rabu (26/11/2025) adalah mendesak strategi baru untuk mendongkrak PAD Kaltim hingga triliunan rupiah.
Kekecewaan atas Pengelolaan Aset Jembatan
Hasanuddin Mas’ud menyoroti pengelolaan jembatan di Kaltim. Ia mengungkapkan bahwa dari sepuluh jembatan yang ada, hanya satu yang saat ini dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Sembilan jembatan lainnya masih dikelola oleh pihak swasta.
“Sembilan lainnya masih dikelola oleh pihak swasta,” kata politisi Golkar ini. Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan Perusahaan Daerah (Perusda) mengambil peran sentral. Ia mendesak penerapan pola kontrak satu pintu yang dikelola oleh Perusda agar pemasukan dari jembatan-jembatan tersebut dapat dimaksimalkan.
Selain jembatan, fokus utama Hasanuddin Mas’ud beralih ke lalu lintas perairan. Ia melihat potensi PAD yang sangat besar dari kegiatan ases dan pemanduan kapal (vessel) yang melintas di alur Sungai Mahakam.
“Semua kapal yang melakukan penggolongan perlu ases dan pemanduan. Wilayah itu bisa jadi potensi pendapatan jika dimaksimalkan,” tegasnya.
Hasanuddin bahkan memberikan analisis potensi pendapatan dari kegiatan Ship to Ship (STS), terutama di Muara Berau dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Ia menghitung potensi pendapatan bisa mencapai triliunan rupiah per bulan. “Soal STS di Berau itu baru 8 mil kurang. Setiap bulan ada 150 vessel yang melakukan kegiatan. Jika dikalikan 1 vessel 75 ton dengan harga Rp1 juta, hampir Rp7 Triliun pendapatan PAD,” singgungnya.
Keyakinan terhadap optimalisasi sektor alur sungai didorong oleh harapan mencapai kemandirian fiskal daerah. Guna mewujudkan potensi ini, Hasanuddin Mas’ud berkomitmen untuk segera bertindak.
Sebagai langkah awal, DPRD Kaltim akan fokus menjadikan pengelolaan penggolongan Jembatan Mahakam sebagai pilot project perolehan PAD dari sektor infrastruktur sungai. “Untuk alokasi waktu, kita akan segera mendorong regulasi secepatnya, dan upaya kerja sama,” pungkas Hasanuddin Mas’ud. (adv/dprdkaltim/i)
Editor : Indra Zakaria