SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-44 dengan agenda penyampaian nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyoroti penurunan signifikan pada kondisi fiskal daerah yang kini tertekan hebat. Hasanuddin menyebut APBD 2026 mengalami koreksi besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi kalau kita lihat ada penurunan sekitar 66 sekian persen. Memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 persen,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025) sore. Hamas menjelaskan bahwa penurunan drastis ini perlu ditelusuri lebih jauh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan program di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia memaparkan bahwa kondisi fiskal saat ini cukup berat. Dengan total Rancangan APBD sekitar Rp15,1 triliun, ruang fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan diperkirakan hanya tersisa sebagian kecil.
Hasanuddin merinci, setelah dikurangi belanja wajib (tidak langsung) dan pembagian kepada 10 kabupaten/kota, sisa fiskal yang dapat digunakan untuk belanja langsung diperkirakan hanya sekitar Rp3 hingga Rp4 triliun.
Ia menegaskan bahwa sektor-sektor yang menjadi bangunan utama, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, kemungkinan besar tidak dapat mengalami pemangkasan. “Saya kira memang agak tertekan fiskal kita. Sehingga berkemungkinan yang prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan, yang non-prioritas mungkin akan dilihat hasil dari sisa SILPA di tahun berikutnya,” jelasnya.
Terkait Bantuan Keuangan (Bankeu/BMK) kepada kabupaten/kota, Hasanuddin memastikan program tersebut pasti ada, namun jumlahnya diprediksi akan menurun drastis seiring dengan tekanan fiskal yang dialami provinsi.
“Itu kewenangan gubernur. Pasti ada, Pak. Cuma angkanya yang mungkin akan sangat kecil. Itu kabupaten/kota kan pada nunggu. Ada pasti, kecil,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa DPRD akan terus mengawal pembahasan APBD 2026 agar fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi anggaran yang sangat terbatas. (adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria