SAMARINDA – Tragedi memilukan yang menimpa YBS, seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidup karena beban kemiskinan, menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pesan terakhir sang anak mengenai ketidakmampuan membeli buku dan pena menjadi tamparan kolektif tentang adanya tekanan psikologis di balik kesulitan ekonomi.
Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat untuk memastikan hal serupa tidak terjadi di wilayah Bumi Etam. Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menjalankan kebijakan sekolah gratis, termasuk peminjaman buku pelajaran melalui perpustakaan sekolah.
"Mudah-mudahan di Kaltim tidak ada tragedi seperti itu. Kita sudah menggratiskan sekolah dan buku pelajaran bisa dipinjam. Jika ada siswa dalam kondisi ekonomi ekstrem, kami akan langsung turun tangan membantu, termasuk kebutuhan seragamnya," ujar Rahmat, Sabtu (7/2/2026).
Rahmat menjelaskan bahwa program "Gratispol" untuk seragam sekolah siswa kelas 10 telah terealisasi 100 persen pada Desember 2025 lalu. Sekitar 63 ribu siswa telah menerima bantuan berupa seragam putih abu-abu, tas, hingga sepatu. Bahkan, sebelum program ini berjalan penuh, Disdikbud memberikan kelonggaran bagi siswa tidak mampu untuk tetap bersekolah meski masih menggunakan seragam jenjang sebelumnya.
Selain masalah fisik, ancaman kesehatan mental pada anak dan remaja juga menjadi perhatian serius. Merujuk data Kemenkes RI, sekitar 4,8 persen anak sekolah mengalami gejala depresi dan 4,4 persen mengalami gangguan cemas. Angka ini menunjukkan kelompok usia muda memiliki kerentanan mental yang lebih tinggi dibanding kelompok dewasa.
Disdikbud Kaltim terus mengoptimalkan peran Guru Bimbingan Penyuluhan (BP) yang memiliki kompetensi psikologi untuk mendeteksi dini gejala depresi pada siswa. Namun, Rahmat mengingatkan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada sekolah.
"Sekolah memiliki batasan jam operasional. Setelah itu, peran keluarga menjadi sangat krusial," tambahnya.
Ke depan, Disdikbud Kaltim berencana terus memperluas jangkauan bantuan, meski harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Koordinasi lintas instansi juga diperketat untuk menangani kasus miskin ekstrem dan musibah tak terduga agar tidak ada lagi anak di Kalimantan Timur yang harus putus sekolah, apalagi kehilangan harapan hidup karena alasan ekonomi. (*)
Editor : Indra Zakaria