SAMARINDA – Pelaksanaan program pendidikan "Gratispol" di Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan setelah sejumlah mahasiswa melaporkan kendala terkait penerimaan bantuan tersebut. Beberapa mahasiswa mengeluhkan tidak menerima manfaat program meskipun merasa telah memenuhi syarat, bahkan ada pula yang sempat dinyatakan lolos namun bantuannya terhenti di tengah masa studi. Persoalan ini pun mulai ditelaah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang membuka ruang aduan bagi para mahasiswa.
Menanggapi dinamika tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberikan klarifikasi mengenai sasaran penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa sejak awal program Gratispol memang tidak dirancang untuk mengakomodasi seluruh kategori mahasiswa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, program ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh jalur kelas reguler, sehingga mahasiswa kelas pekerja, ekstensi, maupun kelas eksekutif tidak masuk dalam skema bantuan ini.
Gubernur menjelaskan bahwa batasan tersebut telah diatur secara resmi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025. Selain status sebagai mahasiswa reguler, terdapat persyaratan administratif lain seperti kewajiban berdomisili di Kalimantan Timur minimal selama tiga tahun. Ia mengakui bahwa dari puluhan ribu penerima pada tahun 2025, masih ditemukan sebagian kecil mahasiswa yang belum mendapatkan manfaat atau mengalami kesalahpahaman terkait prosedur persyaratan.
Meski memiliki batasan kategori, Pemprov Kaltim memastikan bahwa akses pendidikan jalur reguler tetap difasilitasi mulai dari jenjang S1 hingga S3. Selain mahasiswa, sektor keguruan juga menjadi prioritas utama dalam program ini. Pemerintah daerah meyakini bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan lanjutan akan berbanding lurus dengan lahirnya generasi muda yang lebih unggul di masa depan.
Menatap tahun 2026, anggaran untuk program Gratispol diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Dengan alokasi dana tersebut, pemerintah menargetkan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan dapat merasakan manfaatnya. Rudy Mas'ud menyadari bahwa sebagai program yang baru berjalan, sistem ini masih memerlukan banyak penyempurnaan dan evaluasi mendalam.
Pihak pemerintah daerah menyatakan sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan. Gubernur memastikan bahwa setiap kendala teknis maupun administratif yang muncul akan segera dibenahi melalui koordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) agar visi pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur dapat tercapai dengan lebih efektif.
Editor : Indra Zakaria