TARAKAN – Tanah longsor dan banjir masih menjadi persoalan serius di Tarakan. Kemarin (23/3) pagi, misalnya, sejumlah kawasan masih terendam banjir dan terjadi tanah longsor.
Dari pantauan media ini, sedikitnya dua rumah terdampak longsor. Di antaranya rumah milik Agabitus Riu di RT 26 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat. Rumah Agabitus diterjang longsor sekira pukul 07.30 Wita, dan kini sulit ditinggali karena kondisi rusak parah setelah dinding rumahnya dijebol longsor.
Kondisi kawasan tempat tinggal Agabitus memang terbilang rawan longsor. Yakni, termasuk kawasan perbukitan, serta kurang penghijauan karena telah dihuni banyak rumah.
Istri Agabitus, Kristiani, mengaku setiap hujan ia dan keluarganya harus waspada dan siap-siap mengungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Memang kalau hujan takut,” ujar Krisyanti, kemarin.
Longsor juga hampir menerjang rumah Siti Aisyah di RT 18 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, sekira pukul 07.00 Wita. Saat akan mengantar anaknya ke sekolah, tiba-tiba tanah bergerak hingga membuat teras rumahnya ambruk.
“Pertama-tama yang ambruk itu pagar atas. Jadi saya bilang sama anak saya kayaknya siring gembung sudah. Saya pantau dari samping,” ungkapnya.
Wanita kelahiran Manado, 16 September 1967, itu mengaku wilayah permukiman tempat tinggalnya memang rawan longsor.
Sementara itu, banjir merendam kawasan Jalan Seroja di Kelurahan Karang Anyar, Jalan Mulawarman dan Jalan Selamet Riyadi. “Untuk poros jalan yang besar-besar. Mulawarman dari S-Mart sampai ke Hotel Lotus. Terus yang Markoni Jalan Imam Bonjol, Pangeran Antasari, terus lagi Karang Anyar Jalan Seroja,” sebut Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Tarakan, Saparudin.
Dia menyebut ketinggian air yang merendam sejumlah kawasan itu, ada yang mencapai 1 meter. “Tapi karena cepat surut, syukurnya itu tidak ada genangan. Kalaupun ada genangan, ya paling di tempat-tempat tertentu. Seperti adanya penyumbatan di pembuangan air dari badan jalan ke saluran. Karena memang baru beberapa hari ini hujan. Sebelumnya kan jarang hujan. Sehingga, jarangnya hujan ini penumpukan sampah kadang tidak terkontrol,” bebernya.
Untuk penanganan secara berkesinambungan, menurut Saparuddin, masih terkendala anggaran. “Harus ada dukungan anggaran yang memang dapat membantu lancarnya kegiatan (penanggulangan banjir, Red) ini,” tambahnya.
Diakui Saparuddin persoalan banjir memang belum tuntas diselesaikan, karena proyek penanggulangan banjir di sejumlah kelurahan belum rampung 100 persen. Seperti di Kelurahan Karang Anyar Pantai dan Karang Anyar. Progres kegiatan yang sudah dikerjakan baru mencapai 20,5 persen, karena terkendala anggaran.
“Sampai saat ini masih memohon bantuan dana dari APBN, APBD I (provinsi), agar dapat dilanjutkan kegiatan penanganan banjir ini. Ya, memang Karang Anyar ini memakan dana yang besar. Selain konstruksinya yang memang sudah kira rencanakan sedemikian rupa, di situ adanya pembebasan lahan juga yang dapat menghambat proses atau kegiatan penanganan banjir dilaksanakan,” jelasnya.
Disebutkannya, dibutuhkan lebih Rp 100 miliar untuk menuntaskan proyek penanggulangan banjir. Anggaran sebesar itu, menurut Saparuddin, sudah dirampingkan dari rencana awal sekitar Rp 220 miliar yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan fungsinya.
Selain di Kelurahan Karang Anyar dan Karang Anyar Pantai, proyek penanggulangan banjir di Kelurahan Selumit dan Karang Balik, juga diakuinya belum tuntas. Juga karena terkendala anggaran. Hanya di Kelurahan Sebengkok saja yang hampir tuntas.
Wali Kota Tarakan Khairul yang dikonfirmasi, menegaskan akan melanjutkan program mengatasi banjir. “Kalau misalnya tidak selesai, ya tentu kewajiban pemerintahan berikutnya untuk menyelesaikan. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana. Harapan saya sih sekarang sudah tidak banjir lagi, karena memang sesuai dengan program pemerintahan sebelumnya, mestinya sudah selesai. Kalau di beberapa titik itu masih ada, tentunya akan kami lihat, kami akan lakukan lagi pemetaan,” ujarnya.
Namun, Khairul berharap dana yang dibutuhkan untuk penanganan banjir tidak besar. Karena itu, ia masih perlu melihat dan memetakan persoalan banjir yang kerap “menghantui” warga. Apakah karena drainase yang tersumbat atau memang salurannya yang perlu dilakukan pelebaran.
Untuk persoalan longsor, Khairul berharap instansi terkait dapat membuat program penghijauan dan tegas dengan masyarakat yang melanggar Rencana Ruang Tata Wilayah (RTRW).
“Kita lihat lagi daerah-daerah yang tidak boleh sebenarnya ditempati. Mestinya harus ada relokasi, memberi tempat di tempat lain. Jangan, misalnya, yang kemiringan berbahaya, tentu membahayakan nyawa penghuninya juga. Kan di dalam RTRW sudah dilarang. Yang kemiringan 30 derajat lebih tidak boleh menjadi tempat permukiman,” bebernya.
Dia juga menyatakan bahwa penegasannya untuk tidak bermukim di kawasan rawan longsor, sudah dari dulu disampaikan. Hanya saja, kata dia, pengawasannya perlu diperketat. Dengan demikian, tidak terkesan dibiarkan menjamur.
“Kalau sudah terlanjur bangun, repot jadinya,” tegasnya. (mrs/fen)
Editor : uki-Berau Post